Bengkulu (ANTARA) - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membahas solusi permanen mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Bengkulu.
"Kami berharap kejadian kelangkaan BBM yang sempat terjadi kemarin tidak terulang kembali. Karena itu, kami akan terus menjalin koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan BPH Migas dan pihak terkait lainnya," kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, di Bengkulu, Rabu.
Helmi Hasan menyampaikan hal tersebut setelah mengadakan pertemuan dengan Kepala BPH Migas Erika Retnowati, di Ruang Garuda, Balai Raya Semarak, Provinsi Bengkulu, Rabu.
Pertemuan itu, kata dia, membahas langkah-langkah strategis dalam mengatasi dan mencegah kembali terjadinya kelangkaan BBM di Provinsi Bengkulu.
Hal utama, kata Helmi, menegaskan penting adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, agar persoalan distribusi energi tidak kembali mengganggu aktivitas masyarakat.
Ia juga menyampaikan saat ini distribusi BBM telah kembali normal setelah sejumlah langkah darurat dilakukan, hingga kebijakan melakukan pembatasan pembelian, dan menambah pasokan dari provinsi lain, seperti Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Teluk Kabung Sumatera Barat, hingga Lampung.
"Alhamdulillah, kondisi sudah kembali terkendali. Pintu alur pelabuhan juga sudah mulai dilakukan pengerukan. Bahkan Wakil Presiden RI Pak Gibran, juga sudah meninjau langsung dan menginstruksikan percepatan penanganan," kata Helmi.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan pihaknya telah turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses pemulihan berjalan cepat dan lancar. Ia juga menekankan pentingnya sistem mitigasi yang tanggap terhadap segala bentuk gangguan distribusi energi.
“Kami optimis proses pengerukan akan segera selesai dan distribusi BBM dapat kembali stabil. Ke depan, koordinasi harus lebih kuat, bila ada kendala sekecil apa pun, harus segera dikoordinasikan agar tidak menjadi masalah besar seperti kemarin (kelangkaan BBM),” kata Erika.
Ia juga menyebutkan bahwa BPH Migas siap menjalin kerja sama lebih erat dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pengawasan dan pengaturan distribusi BBM, guna memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi secara merata dan berkelanjutan.
“Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Kami berkomitmen untuk memperkuat sistem distribusi agar masyarakat tidak dirugikan,” ujarnya
Kelangkaan BBM yang sempat terjadi beberapa waktu lalu berdampak luas, termasuk kerugian operasional bagi Pertamina yang ditaksir mencapai Rp500 juta hingga Rp1 miliar per hari, serta terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di Pulau Enggano yang terdampak karena layanan kapal ferry Pulo Tello tidak dapat beroperasi.
Baca juga: Pertamina maksimalkan mobil tangki untuk kelancaran BBM di Bengkulu
Baca juga: Wapres minta Pertamina segera selesaikan soal kelangkaan BBM Bengkulu
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
