Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Fahri Hamzah mulai membahas rencana penghapusan rumah tidak layak huni (RTLH).
Koster di Denpasar, Jumat, memulai dengan data bahwa terdapat 33.086 unit RTLH di Bali dengan yang terbanyak di Kabupaten Karangasem.
Sementara pemerintah menargetkan seluruh RTLH itu selesai ditangani pada 2029 melalui kolaborasi APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota.
“APBN akan membantu lebih dari 12 ribu unit rumah, sementara provinsi menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten/kota, terutama enam daerah yang fiskalnya lemah, kami juga menggandeng CSR dan gotong royong ASN,” kata Wayan Koster.
Pemprov Bali melihat Bali sendiri sebenarnya masih memiliki modal seperti desa adat kuat, tingkat ekonomi di atas rata-rata nasional, angka kemiskinan terendah di Indonesia, pengangguran terendah, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) peringkat lima nasional.
Selain itu angka harapan hidup masyarakat Bali pun tertinggi di Indonesia, dan prevalensi stunting terendah.
Namun, yang menjadi tantangan adalah kesenjangan fiskal antarwilayah, alih fungsi lahan yang mencapai 700 hektar per tahun, masalah kemacetan, dan sampah yang meningkat seiring tingginya arus wisatawan.
“Pariwisata menyumbang 66 persen perekonomian Bali, namun sangat sensitif terhadap bencana dan isu keamanan, karena itu, kami sedang merancang transformasi ekonomi agar Bali bisa bertahan dengan atau tanpa pariwisata,” ujarnya.
Menurut Gubernur Koster, jika alokasi perumahan bisa ditambah pada 2026, Pemprov Bali optimistis RTLH di Karangasem, Gianyar, Jembrana, dan Bangli bisa dipercepat penyelesaiannya.
Sementara itu Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut Bali sebagai jantung pertumbuhan nasional sekaligus etalase Indonesia di mata dunia, sehingga perumahan dan permukiman harus mencerminkan standar internasional.
“Industri pariwisata paling distributif dan demokratis karena langsung menyebarkan kesejahteraan ke masyarakat, Bali dengan 6,5 juta wisatawan asing adalah wajah Indonesia maka desain perumahan dan pemukiman di sini harus terintegrasi, moderen, tetapi tetap menghormati budaya lokal,” kata dia.
Wamen Perkim menyampaikan pemerintah pusat menargetkan renovasi 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia dan mendorong hingga 1 juta unit.
Untuk Bali, fokus diarahkan pada penghapusan RTLH mulai 2026, termasuk penataan kawasan kumuh seluas 12 km persegi di sekitar sungai dan pesisir.
“Kawasan pesisir Bali harus kita jadikan bercahaya seperti Maldives, menjadi kampung nelayan moderen yang higienis dan ramah wisata,” ujarnya.
Fahri Hamzah juga menekankan pentingnya perumahan bersusun di perkotaan agar tidak lagi memakan lahan subur, namun ia menyadari Bali memiliki aturan tentang batas ketinggian bangunan.
“Itu kita hormati, namun, kita bisa adaptasikan konsep rumah bersusun dua-tiga lantai sebagai perumahan subsidi bagi masyarakat,” sambungnya.
Baca juga: Pemprov Jateng perbaiki 17.325 rumah tak layak huni selama 2024
Baca juga: Perusahaan swasta bantu renovasi 92 rumah tidak layak huni di Kudus
Baca juga: Bupati Gianyar perbaiki rumah tak layak huni dan salurkan BLT
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
