Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengatakan pihaknya mengapresiasi perlindungan hulu tekstil oleh pemerintah.
Taufan, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menilai, kegiatan importasi dalam dunia industri adalah hal biasa, apalagi menyangkut bahan baku dan bahan penolong.
"Apa yang telah dilakukan pemerintah selama ini sangat seimbang antara importir produsen dan importir umum yang diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi dalam program Astacita Presiden Prabowo," kata Taufan.
"Bahkan, selama puluhan tahun, pemerintah telah melindungi industri hulu tekstil antara lain berupa bea masuk antidumping (BMAD) dan BPTP," tambahnya.
Oleh karenanya, dia menyayangkan jika ada pihak-pihak yang justru bertolak belakang terhadap apa yang telah dilakukan pemerintah saat ini terhadap industri hulu tekstil.
Taufan menegaskan iklim investasi di industri tekstil harus diperbaiki melalui koordinasi, kolaborasi dan masukan yang positif dari asosiasi.
Menurutnya, sinergi menjadi penting untuk mendukung ekonomi nasional dan iklim investasi serta mengatasi tantangan global yang semakin berat.
"Sepanjang perjalanan tahun 2025 ini kami merasakan langkah yang ditempuh pemerintahan Presiden Prabowo melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Ditjen Bea Cukai telah memberikan dampak positif anggota kami untuk mensuplai pasar dan industri termasuk Industri kecil dan menengah," kata Taufan.
Dia mengatakan perlindungan maksimal dari pemerintah ke pasar dalam negeri untuk industri di luar kawasan berikat juga sudah terlihat terhadap industri tekstil pada kuartal pertama dan kedua yang tumbuh di atas 4 persen.
"Sebab, impor yang berasal dari kawasan berikat tidak memerlukan lartas berupa persetujuan impor (PI) atau rekomendasi apalagi untuk ekspor," kata dia.
Lebih jauh, Taufan juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama agar citra importasi tetap terjaga dan menyampaikan narasi-narasi yang sesuai dengan fakta lapangan industri tekstil atau hulu.
"GINSI berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah. Kami mengedepankan kepentingan nasional dan masyarakat yang lebih luas," ujar Taufan.
Baca juga: GINSI nilai Permenperin 27/2025 beri kepastian importir TPT
Baca juga: GINSI sebut deregulasi aturan impor perbaiki iklim usaha
Baca juga: GINSI nilai perlu bijak sikapi pembukaan kran impor "food tray"
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
