Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melakukan sejumlah langkah mitigasi sebagai komitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Wakil Ketua Umum II Gapki Susanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyatakan komitmen dan kesiapan seluruh perusahaan anggota Gapki dalam menghadapi musim kemarau 2025.
"Perusahaan sawit di bawah komando Gapki telah melaksanakan mitigasi dan menyiapkan langkah konkret dalam menghadapi potensi karhutla, termasuk di wilayah Sumatera Selatan yang menjadi salah satu area rawan," ujarnya terkait kunjungan Menteri Lingkungan Hidup (LH) ke Sumatera Selatan.
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menghadiri Konsolidasi Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan di Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu (24/5).
Menurut Susanto, sebanyak 752 perusahaan yang menjadi anggota Gapki wajib mematuhi regulasi yang berlaku, serta memastikan seluruh sumber daya, personel dan peralatan agar selalu dalam kondisi siap.
Gapki, tambahnya, juga aktif merangkul multipihak berbasis landscape, dengan melibatkan perusahaan sawit, lembaga pemerintah dan badan yang terkait serta melibatkan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
Selain sosialisasi, lanjutnya perusahaan anggota Gapki juga melakukan standardisasi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi.
Pencegahan karhutla lainnya yakni dengan melakukan modifikasi cuaca serta memetakan area rawan titik api dan memastikan ketersediaan sumber air di area tersebut.
“Gapki tidak hanya berfokus pada produksi, namun berkomitmen penuh dan patuh terhadap prinsip keberlanjutan, khususnya perlindungan sosial dan lingkungan di sekitar area operasional," ujar Susanto.
Sementara itu Menteri LH Hanif menilai Gapki memiliki peran yang besar dalam memastikan para pelaku industri kelapa sawit menjalankan standar operasional yang tinggi sejalan dengan praktik-praktik berkelanjutan, serta menjadi corong dalam pengendalian karhutla.
Oleh karena itu, ia menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong seluruh pengusaha industri sawit di Indonesia untuk bergabung menjadi anggota Gapki.
"Kami akan terus mendorong setiap perusahaan sawit wajib menjadi anggota Gapki. Karena ke depan, salah satu syarat mendapatkan sertifikat PROPER adalah menjadi anggota Gapki," ujarnya.
Senada dengan itu Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru juga mendorong perusahaan sawit yang ada di provinsi tersebut untuk segera bergabung dengan Gapki Karena dari 277 perusahaan, baru 77 yang terdaftar sebagai anggota Gapki Sumsel.
Baca juga: KLH ingatkan peran perusahaan pengelola kawasan cegah kebakaran lahan
Baca juga: Menteri LH minta pelaku perkebunan berkoordinasi Gapki, cegah karhutla
Baca juga: Gapki mengajak seluruh pemangku kepentingan industri cegah karhutla
Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
