Jakarta (ANTARA) - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan pentingnya peran peneliti sosial dalam memberikan sumbangsih terhadap kebijakan negara melalui fungsi utama ilmu sosial.
"Mendorong ilmu sosial sebagai basis utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah. HIPIIS dapat memberi masukan kepada institusi terkait, karena di sini didukung oleh banyak ahli, hingga profesor," kata Fadli Zon di Jakarta, Sabtu.
Fadli Zon selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) mengatakan bahwa peneliti tidak bisa dilepaskan dari tiga fungsi utama ilmu sosial yakni memahami masyarakat, mengkritisi dinamika sosial, dan memberikan solusi berbasis data dan nilai-nilai kemanusiaan.
Menurut dia, HIPIIS telah aktif dalam berbagai kegiatan untuk memajukan ilmu-ilmu sosial di Indonesia, termasuk dalam pembangunan bangsa.
Baca juga: Menbud soroti pentingnya pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya
HIPIIS hadir untuk membaca realitas, memberi makna, sekaligus menawarkan jalan bagi penyelesaian masalah sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
HIPIIS secara rutin mengadakan kongres dan seminar nasional dan memberikan penghargaan kepada ilmuwan sosial yang berkontribusi signifikan di bidang sosial.
Menbud menambahkan bahwa HIPIIS sebagai organisasi ilmuwan sosial yang independen dan kritis tentu harus tetap mendorong ilmu-ilmu sosial sebagai basis seperti timbangan utama kebijakan-kebijakan strategi pemerintah.
Ia juga yakin bahwa HIPIIS ini ke depannya bisa mengambil satu peran yang strategis dalam memberikan banyak pertimbangan bagi pemerintah.
"Dalam pemerintahan Bapak Prabowo Subianto banyak hal yang ingin dilakukan, sesuai dengan amanat konstitusi kita dalam hal ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya
Baca juga: Menbud: Struktur baru UNESCO dukung nominasi warisan budaya Indonesia
Menbud Fadli Zon berharap agar HIPIIS menjadi wadah kolaborasi lintas disiplin, lintas generasi, dan lintas sektor dalam memperkaya kajian, memperluas jaringan, serta mendorong pemanfaatan ilmu sosial dalam kebijakan publik dan pembangunan yang berkeadilan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan HIPIIS Ravik Karsidi mengungkapkan terkait perumusan sejumlah pemikiran yang konstruktif untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Ia berharap agar pemikiran tersebut dapat tersampaikan hingga ke Presiden, melalui Ketua Umum HIPIIS.
Mengutip data BPS yang menyatakan tahun 2020-2035 merupakan puncak usia produktif paling tinggi, Ravik menyatakan HIPIIS harus merumuskan strategi terkait kepemudaan dan mobilitas sosial mereka.
“HIPIIS hendaknya bukan hanya sebagai pelaku kajian, tetapi juga menempatkan diri sebagai penghubung antara pembuat riset dan penyusun kebijakan," kata Ravik Karsidi.
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
