Jakarta (ANTARA) - Mantan Tenaga Ahli (TA) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Abdul Rahman Farisi (ARF) mendukung strategi Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi dinamika ekonomi global, khususnya tarif resiprokal oleh Amerika Serikat (AS).
“Langkah Presiden Prabowo yang tengah menyiapkan tim negosiasi tarif dengan AS adalah keputusan yang tepat secara diplomatik. Tapi di saat yang sama, Indonesia juga membangun pertahanan jangka panjang lewat hilirisasi dan penguatan cadangan devisa,” ujar ARF dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa.
ARF menyoroti kebijakan wajib simpan hasil devisa ekspor minerba di perbankan nasional selama satu tahun. Menurutnya, langkah ini bisa memperkuat cadangan devisa dan menjaga stabilitas rupiah.
“Kebijakan ini penting untuk mengurangi tekanan terhadap rupiah. Apalagi jika ditambah dengan peningkatan ekspor barang jadi hasil hilirisasi dan pengurangan impor migas. Ini akan signifikan dalam mengurangi kebutuhan valas,” ujarnya.
Ia menilai arah kebijakan Presiden Prabowo sangat terstruktur, yakni jangka pendek lewat diplomasi dagang, jangka menengah dengan hilirisasi energi dan pangan, dan jangka panjang melalui transformasi industri.
“Jika ini konsisten dijalankan, Indonesia bukan hanya akan kuat menghadapi Trump, tapi juga siap menghadapi gejolak global lain,” ujarnya lagi.
Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang efektif berlaku tiga hari setelah diumumkan.
Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif khusus untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).
Dari kebijakan terbaru AS itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.
Baca juga: Ekonom Unand menyarankan Indonesia percepat negosiasi dengan AS
Baca juga: China: Tarif resiprokal AS rampas hak pembangunan negara Global South
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
