Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan bahwa anggaran KemenPPPA berkurang sebanyak Rp146.886.424.000 atau sebesar 48,86 persen dari Rp300.654.181.000 menjadi Rp153.767.757.000 imbas efisiensi anggaran.
"Berdasarkan hasil rekonstruksi anggaran, besaran dan efisiensi belanja KemenPPPA tahun anggaran 2025 sebesar Rp146.886.424.000 atau sebesar 48,86 persen dari total anggaran KemenPPPA," kata Arifah Fauzi dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan KemenPPPA di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Arifah Fauzi mengatakan pemanfaatan alokasi anggaran setelah efisiensi diprioritaskan untuk memenuhi belanja gaji layanan pegawai, operasional dasar prioritas secara efisien, dan layanan publik.
Namun demikian, anggaran kegiatan yang menjadi prioritas nasional hanya tersedia untuk pembayaran gaji tenaga layanan pengaduan call center SAPA 129 sebanyak 34 orang, sedangkan layanan pendamping, penjangkauan, dan rehabilitasi korban belum tersedia.
Baca juga: Wamendiktisaintek jamin hak mahasiswa kuliah tak terdampak efisiensi
Menteri Arifah Fauzi menegaskan pihaknya mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
"Tentu kami mendukung kebijakan Bapak Presiden untuk melakukan penghematan dalam pelaksanaan APBN 2025 sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Pihaknya menambahkan akan meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar program-program prioritas KemenPPPA dapat berjalan dengan baik.
"Kami tentu akan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian/lembaga, pemda maupun unsur masyarakat, termasuk media dan dunia usaha menjadi satu strategi untuk menjalankan program-program prioritas," kata Arifatul Choiri Fauzi.
Baca juga: Anggaran BPKN dipangkas sekitar 73 persen akibat efisiensi belanja
Baca juga: Istana sebut tak ada PHK di instansi pemerintah akibat efisiensi
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
