DPRD DKI kawal APBD 2025

Jakarta (ANTARA) - DPRD DKI Jakarta berkomitmen terus mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2025 agar seluruh program yang telah dirancang oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat terealisasi sesuai jadwal.

"Kami akan kawal terus anggaran ini, khususnya program-program yang diperuntukkan kepada masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

APBD DKI Jakarta 2025 sebesar Rp91.344.891.241.214 sebelumnya sudah disahkan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada 28 November lalu.

DPRD DKI kemudian berencana membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun 2025 dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pada Jumat 13 Desember mendatang.

“Nanti Jumat akan kami bahas dalam rapat,” ujar Rany.

Baca juga: DPRD DKI sepakati KUA-PPAS APBD 2025 sebesar Rp91,1 Triliun

Dia memastikan APBD 2025 dipergunakan sebaik-baiknya untuk program yang bermanfaat bagi warga Jakarta.

Sebelumnya, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah membacakan hasil rekomendasi dari pembahasan Raperda tentang APBD Tahun 2025 dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) yang dilaksanakan Jumat 22 November 2024.

Yakni, Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta meningkatkan sarana prasarana tenda pengungsian.

Lalu, Komisi B DPRD DKI Jakarta mengusulkan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta segera membentuk panitia khusus panitia pangan bersubsidi.

Baca juga: Pemprov DKI komitmen dukung pendidikan dengan alokasi 24 persen APBD

Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani dan menertibkan aset-aset daerah.

Komisi D DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta tingkatkan kolaborasi pemanfaatan hasil olah sampah dengan berbagai pihak.

Sedangkan Komisi E DPRD DKI Jakarta merekomendasikan agar Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mempermudah akses warga untuk mendapat layanan kesehatan.