Bekasi (ANTARA) - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menekankan pengawasan ketat terhadap standar penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merespons insiden kebakaran di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Cimuning, Kota Bekasi.
Musibah kebakaran itu diduga dipicu kebocoran pipa gas saat proses pengisian tabung yang menyebabkan ledakan hingga memunculkan kobaran api. Sementara energi fosil tersebut turut terlepas ke udara, tertiup angin hingga membakar sejumlah rumah maupun bangunan lain di sekitar lokasi.
"Saya mengimbau seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan ketat di area kerja berisiko tinggi, menyusul terjadinya insiden yang melibatkan LPG serta menimbulkan korban," kata Saleh saat kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi, Kamis.
Baca juga: Korban kebakaran SPBE Cimuning Bekasi mencapai 17 orang
Dia menekankan perlunya standar keamanan ekstra, terutama pada sejumlah wilayah dan sektor usaha tertentu. Para pengelola usaha diminta untuk benar-benar menerapkan sistem pengamanan ketat guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.
"Pengelola tempat usaha harus meningkatkan kehati-hatian dan memastikan seluruh prosedur keamanan sudah dijalankan dengan baik," ujarnya.
Saleh menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan secara intensif. Tanpa pengawasan ketat, operasional usaha di lapangan dikhawatirkan berjalan tanpa kendali, termasuk mengabaikan standar keselamatan maupun penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
"Jika tidak diawasi, dikhawatirkan akan berjalan sendiri tanpa kontrol, dan aturan teknis seperti K3 tidak dijalankan sebagaimana mestinya," katanya.
Ia meminta agar pelanggaran terhadap aturan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme sanksi, mulai dari peringatan hingga penutupan usaha, harus diterapkan secara konsisten bagi pihak yang tidak patuh.
Dalam konteks distribusi LPG, Saleh mengingatkan bahwa gas tersebut merupakan milik negara, sementara pelaku usaha hanya bertindak sebagai penyalur. Karena itu, ketegasan pemerintah dalam pengawasan menjadi sangat penting.
Terkait insiden yang menyebabkan 17 korban, termasuk dua karyawan SPBE, Saleh menyoroti tanggung jawab Pertamina sebagai pihak yang berkaitan langsung. Ia berharap Pertamina memberikan penanganan maksimal kepada para korban.
Baca juga: Polisi masih selidiki penyebab kebakaran di SPBE Cimuning
Baca juga: Pemkot Bekasi tanggung biaya pengobatan 14 korban kebakaran SPBE
"Pertama, kami berharap ada bantuan pengobatan yang memadai sesuai standar. Kedua, bantuan kepada keluarga korban juga penting, mengingat dampak jangka panjang yang mungkin timbul," ujarnya.
Ia mendorong pemberian bantuan lanjutan, seperti dukungan untuk usaha baru atau pekerjaan bagi korban terdampak guna membantu mereka kembali menjalani kehidupan secara normal setelah insiden.
"Langkah-langkah tersebut penting sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan perlindungan terhadap masyarakat. Kita semua mendoakan agar seluruh korban segera membaik, semoga lekas diberikan kesembuhan. Saya turut prihatin atas peristiwa ini," kata dia.
Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
