Jakarta (ANTARA) - Komisi IV DPR RI menyatakan perluasan program kemitraan ketahanan pangan berbasis hutan atau agroforestry merupakan solusi jangka panjang yang dinilai efektif untuk mencegah maraknya aksi penjarahan serta pembalakan kawasan hutan secara ilegal.
Anggota Komisi IV DPR RI Ilham Pangestu dalam Rapat Kerja bersama Wakil Menteri Kehutanan di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, mengatakan pelibatan masyarakat desa secara legal di dalam kawasan hutan melalui skema tersebut akan menciptakan benteng pertahanan ekologi yang kuat.
"Perluasan program agroforestry merupakan solusi jangka panjang yang efektif untuk mencegah penjarahan kawasan hutan secara ilegal. Melalui kegiatan ini, masyarakat desa akan ikut menjaga hutan karena mereka mendapatkan manfaat ekonomi langsung," kata dia.
Ilham menjelaskan bahwa jika program ekonomi produktif ini diperbanyak, ruang gerak pelaku illegal logging akan semakin sempit karena warga setempat secara sukarela akan melakukan pengawasan mandiri guna melindungi lahan sumber penghidupan mereka.
Langkah ini dipandang mendesak untuk diadopsi dalam postur anggaran 2027 guna mengevaluasi sistem pengawasan konvensional yang selama ini terbukti kurang optimal salah satunya dipengaruhi keterbatasan jumlah personel polisi hutan Kementerian Kehutanan.
Baca juga: Kemenhut anggarkan Rp667 miliar guna sejahterakan warga sekitar hutan
Dia mencontohkan dampak nyata dari lemahnya pengawasan dan maraknya pembukaan lahan secara ugal-ugalan telah memicu bencana banjir bandang serta tanah longsor berskala besar di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Desember tahun lalu.
Adapun luasan hutan yang mengalami penyusutan atau kerusakan yang memicu masifnya dampak bencana banjir disertai tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat mencapai 1,2 juta hektare sebagaimana laporan memanfaatkan pemantauan citra satelit.
Oleh karena itu, Komisi IV mengharapkan Kementerian Kehutanan untuk fokus menempatkan anggaran pemanfaatan agroforestry di daerah rawan pembalakan liar sebagai instrumen mitigasi dalam pemanfaatan postur APBN 2027.
Melalui komitmen perluasan agroforestry yang terintegrasi, Ilham optimistis pemerintah tidak hanya mampu menekan angka laju deforestasi tahunan, tetapi juga sekaligus mewujudkan pemulihan lingkungan pascabencana yang berbasis pada kesejahteraan rakyat.
Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan menaikkan alokasi anggaran belanja berbasis masyarakat sebesar 28,84 persen menjadi Rp667,92 miliar pada rencana kerja Tahun Anggaran (T.A) 2026.
Adapun total anggaran yang dialokasikan tersebut setara dengan 26 persen dari keseluruhan pagu kegiatan teknis kementerian yang mencapai Rp3,297 triliun.
Peningkatan stimulus fiskal di masyarakat ini akan didistribusikan secara padat karya melalui program rehabilitasi hutan dan lahan berbasis komunitas, serta fasilitasi bantuan alat ekonomi produktif guna menggerakkan roda ekonomi desa.
Selain itu, dana tersebut juga disalurkan untuk memperkuat kapasitas kelompok usaha perhutanan sosial, pendampingan intensif bagi kelompok tani hutan (KTH), hingga pelibatan aktif warga dalam sistem patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Di sisi lain, untuk mendukung kluster makro nasional Kemenhut tetap menyelaraskan sisa anggaran teknisnya senilai lebih dari Rp2,3 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, melalui skema ketahanan pangan berbasis hutan.
Baca juga: Menumbuhkan semangat bercocok tanam "Orang Rimba" di Jambi
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
