Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Rano Karno berambisi menjadikan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi syariah dan menjadi teladan bagi daerah lain untuk mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang maju, inklusif, dan berdaya saing global.
“Mari bersama menjadikan Jakarta pusat pertumbuhan ekonomi syariah dan teladan bagi daerah lain,” ucap Rano dalam Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) yang digelar di Jakarta, Kamis.
Rano menyampaikan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Di Jakarta, lanjut dia, sektor ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi untuk menjadi penggerak perekonomian daerah, sekaligus menjadi kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Potensi besar ini tentu perlu diikuti dengan langkah konkret dari pemerintah daerah sebagai wujud komitmen dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah,” ucapnya.
Untuk itu, Rano menyampaikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) untuk memastikan sinergi antara sektor publik, lembaga keuangan, akademisi, dan komunitas dalam mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Rano juga menyasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menyentuh berbagai bidang, seperti usaha mikro dan industri halal, pendidikan dan pesantren, hingga ekonomi hijau.
Selain itu, Rano mengatakan Pemerintah DKI Jakarta juga memperkuat kolaborasi melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan dukungan OJK dan lembaga jasa keuangan.
“Keduanya berperan penting dalam memperkuat akses pembiayaan dan layanan keuangan syariah yang inklusif bagi masyarakat,” kata Rano.
Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan aset industri keuangan syariah naik 11,3 persen year on year (tahunan) menjadi sekitar Rp3.050 triliun, dengan rincian perbankan Rp975,9 triliun, pasar modal Rp1.896,2 triliun, dan industri keuangan nonbank Rp178,7 triliun.
Adapun total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) per Desember 2024 mencapai Rp2.883,67 triliun, dikutip dari snapshot perbankan syariah yang dirilis oleh OJK.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa yang saat ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah meningkatkan inklusi dan literasi masyarakat.
Oleh karena itu, ia menggandeng seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Baca juga: Asbisindo ingin pangsa pasar bank syariah RI naik jadi 20 persen
Baca juga: Pengamat sebut produk halal ekraf bisa tingkatkan pendapatan negara
Baca juga: BI: Nilai transaksi selama ISEF tahun ini meningkat jadi Rp3,1 triliun
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
