Pekanbaru, (ANTARA) - Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) menekankan pentingnya penegakan konstitusi organisasi demi menjaga marwah serta integritas wartawan organisasi tertua dan terbesar itu.
Ketua DK PWI Sasongko Tedjo dalam acara Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Pekanbaru, Riau, Sabtu, mengatakan bahwa hal itu dibahas pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dewan Kehormatan PWI dan DK PWI Provinsi (DKP) se-Indonesia.
Baca juga: PWI: Tokoh pers nasional hadiri perayaan HPN 2025 di Riau
"Penegakan konstitusi menjadi kunci penting untuk menjaga marwah organisasi PWI dan integritas wartawan," kata Sasongko.
Konstitusi PWI itu, lanjut dia, terdiri atas Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW). Hal tersebut merupakan panduan etika dan moralitas pengelolaan organisasi yang amanah atau good governance dan perilaku wartawan profesional dan beretika.
Baca juga: 500 wartawan PWI telah mendaftar ikut HPN Riau 2025
Selain Sasongko, rakornas juga dihadiri Sekretaris DKP PWI Nurcholis MA Basyari, Anggota DK PWI Helmi Burman, serta para ketua dan sekretaris DKP. Selain itu, hadir pula Pengurus Harian PWI Pusat.
Sasongko dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu mengatakan para ketua dan sekretaris DKP satu suara mengenai penegakan konstitusi tersebut sebagai komitmen dalam berorganisasi. Jika komitmen itu tidak ada, siapa pun tidak layak menjadi anggota organisasi PWI, apalagi menjadi pengurus.
Baca juga: HPN Riau 2025 bahas kontroversial Permenpora
Berkenaan dengan hal itu, lanjut Sasongko, Rakornas DK-DKP PWI menyepakati rekomendasi kepada pengurus harian untuk menjalankan organisasi dengan berpedoman pada peraturan agar organisasi berjalan dengan baik dan terhindar dari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan.
Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
