Ditjen Dukcapil terbitkan 3.055 dokumen warga terdampak gempa NTT

8 hours ago 3
Dokumen kependudukan seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga sering kali hilang atau rusak tertimbun bangunan saat bencana terjadi. Padahal, berkas tersebut merupakan kunci utama bagi warga untuk mengakses bantuan logistik, layanan kesehatan, hingg

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menerbitkan 3.055 dokumen kependudukan bagi warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi di Jakarta, Rabu, mengatakan dokumen kependudukan penting bagi warga untuk mengakses bantuan dan berbagai layanan setelah bencana.

“Dokumen kependudukan seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga sering kali hilang atau rusak tertimbun bangunan saat bencana terjadi. Padahal, berkas tersebut merupakan kunci utama bagi warga untuk mengakses bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi permukiman,” kata Teguh.

Dokumen tersebut diterbitkan melalui layanan administrasi kependudukan (adminduk) jemput bola di tujuh kabupaten terdampak hingga Selasa (25/8/2026) pukul 22.30 WITA.

Teguh menegaskan pemulihan dokumen administrasi kependudukan menjadi kebutuhan mendesak agar warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh hak-hak dasarnya.

Gempa bermagnitudo 7,7 yang berpusat di Kabupaten Nagekeo pada 15 Agustus 2026 berdampak pada sejumlah wilayah di Pulau Flores. Bencana tersebut menyebabkan lebih dari 100 orang meninggal dunia, 1.603 orang luka-luka, dan lebih dari 180 ribu warga mengungsi.

Baca juga: Prabowo komitmen bangun NTT bertahap hingga tingkat desa

Merespons kondisi tersebut, Ditjen Dukcapil membentuk Tim Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi NTT yang diterjunkan ke tujuh kabupaten terdampak sejak 24 Agustus 2026.

Selama dua hari pelaksanaan layanan jemput bola, tim Ditjen Dukcapil bersama Dinas Dukcapil setempat menerbitkan 3.055 dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Pelayanan dilakukan secara serentak di Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat. Pola pelayanan disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran lokasi pengungsian.

“Setiap tim lapangan dibekali perangkat perekaman dan pencetakan portabel, pasokan blangko KTP-el, hingga jaringan internet satelit. Kami tidak membuka layanan statis menunggu masyarakat datang, melainkan menyisir posko-posko pengungsian dan desa terdampak,” ujarnya.

Baca juga: BNPB: Pengungsi gempa NTT berkurang 6.094 Jiwa

Menurut Teguh, langkah tersebut memungkinkan dokumen seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya langsung diserahkan kepada pemohon.

Layanan jemput bola dilakukan untuk memastikan pelayanan adminduk tetap berjalan meskipun sejumlah fasilitas pelayanan di daerah terdampak mengalami kerusakan.

Dengan layanan tersebut, warga tidak perlu datang ke kantor pelayanan yang terdampak untuk mengurus dokumen kependudukan.

Seluruh layanan penerbitan dokumen kependudukan diberikan tanpa pungutan biaya.

Dokumen yang diterbitkan dapat langsung digunakan untuk mengakses bantuan sosial dan logistik, memperoleh layanan kesehatan, mendaftarkan kembali anak ke sekolah, serta mengurus bantuan pemulihan rumah.

Layanan jemput bola berlangsung pada 24–27 Agustus 2026. Warga dapat mendatangi posko pengungsian atau tenda pelayanan adminduk terdekat tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu.

Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam, yang memimpin tim pelayanan di Kabupaten Manggarai Barat, mengatakan Ditjen Dukcapil juga menyerahkan hibah peralatan dan logistik berupa blangko KTP-el kepada Dinas Dukcapil setempat.

Baca juga: Prabowo minta petugas yang bekerja keras tangani gempa NTT diberi penghargaan

Dukungan tersebut diberikan untuk menjaga kapasitas operasional pelayanan adminduk daerah selama masa tanggap darurat sekaligus mendukung pemulihan dokumen kependudukan warga.

Selain layanan adminduk, Kasubdit Keamanan Informasi Adminduk pada Direktorat IDKN Mensuseno bersama tim teknis melakukan pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Desa Robo, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat.

Sejak Selasa (25/8/2026) hingga Rabu (26/8/2026), lebih dari 100 kepala keluarga telah mendaftar Perlinsos Digital.

Masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai layanan adminduk dapat menghubungi Halo Dukcapil 168, mengakses laman dukcapil.kemendagri.go.id, atau menyampaikan pengaduan melalui kemendagri.lapor.go.id.

Baca juga: Prabowo targetkan kawasan gundul NTT kembali hijau dalam 10 tahun

Baca juga: Prabowo optimistis NTT bisa jadi sumber pangan bangsa dan dunia

Baca juga: Prabowo pastikan pemerintah terus kirim bantuan untuk korban gempa NTT

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |