Banjarmasin (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Selatan mencatat laporan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada minggu ke-28 hingga ke-32 tahun 2026 naik menjadi 36.196 kasus di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Dinkes Kalimantan Selatan (Kalsel) Diauddin di Banjarmasin, Rabu, mengatakan berdasarkan data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) hingga 22 Agustus 2026 laporan kasus ISPA menunjukkan tren meningkat dari minggu ke minggu, yakni 5.319 kasus pada minggu ke-28, 6.460 kasus pada minggu ke-29, 7.617 kasus pada minggu ke-30, 8.342 kasus pada minggu ke-31, dan 8.458 kasus pada minggu ke-32.
“Total laporan selama periode minggu ke-28 sampai minggu ke-32 mencapai 36.196 kasus,” ucapnya.
Diauddin menjelaskan laporan pada minggu ke-32 menjadi angka tertinggi selama lima pekan tersebut, namu kenaikan dari minggu ke-31 ke minggu ke-32 hanya 116 kasus sehingga relatif lebih kecil dibandingkan peningkatan pada minggu-minggu sebelumnya dan menunjukkan laju kenaikan mulai melambat.
Baca juga: Inilah sederet penyakit yang disebabkan oleh asap kebakaran hutan
“Kita melihat laju peningkatan mulai melambat. Tetapi ini bukan berarti kewaspadaan diturunkan. Pemantauan dan surveilans tetap kami lakukan secara berkelanjutan bersama Dinas Kesehatan kabupaten/kota,” katanya.
Pada minggu ke-32 Dinkes Kalsel mencatat laporan kasus ISPA terbanyak berasal dari Kota Banjarmasin sebanyak 1.603 kasus, disusul Kota Banjarbaru 1.142 kasus, Kabupaten Banjar 1.135 kasus, Kabupaten Tanah Laut 751 kasus, dan Kabupaten Kotabaru 538 kasus.
Tiga daerah teratas menyumbang sekitar 45,9 persen dari total laporan pada pekan tersebut.
Sementara itu perkembangan kasus di daerah lainnya, termasuk Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Tapin, dan Hulu Sungai Tengah, juga menjadi perhatian dalam pemantauan Dinkes Kalsel untuk mendapatkan gambaran perkembangan ISPA di seluruh kabupaten/kota.
Baca juga: Kemenkes siapkan rekomendasi PJJ saat udara memburuk, respons karhutla
Diauddin menegaskan angka tersebut merupakan kasus yang dilaporkan melalui SKDR dan tidak dapat serta-merta digunakan untuk membandingkan tingkat risiko antarwilayah karena jumlah penduduk, kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan, serta kelengkapan dan ketepatan pelaporan dapat berbeda di setiap daerah.
“Jumlah laporan harus dilihat dengan konteks masing-masing daerah. Jumlah penduduk, kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan, serta kelengkapan dan ketepatan pelaporan bisa berbeda antarwilayah,” tuturnya.
Dia menegaskan peningkatan laporan ISPA juga tidak dapat langsung disimpulkan seluruhnya disebabkan karhutla maupun penurunan kualitas udara.
“Dinas Kesehatan masih mencermati keterkaitan data kesehatan dengan kondisi kualitas udara, cuaca, dan berbagai faktor lainnya. Kita tidak boleh langsung menyimpulkan satu penyebab, tetapi harus berdasarkan data dan perkembangan di lapangan,” ujar Diauddin.
Baca juga: Anggota DPR: Pastikan warga terdampak karhutla dapat layanan kesehatan
Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
