Makassar, Sulsel (ANTARA) - Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adriyanto mendorong daerah memaksimalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.
Adriyanto, dalam keterangannya di Makassar, Sulsel, Selasa, mengatakan ketidakpastian ekonomi global, keterbatasan fiskal, hingga risiko perubahan iklim menuntut pemerintah daerah untuk semakin adaptif dan presisi dalam menyusun kebijakan anggaran.
APBD, lanjutnya, harus berfungsi sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif.
"APBD bukan sekadar anggaran, tetapi amanah. Setiap rupiah harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat," tegasnya pada kegiatan Ramadhan Leadership Camp di Asrama Haji Makassar, Sulsel, pada 22-28 Februari 2026.
Ia menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan global dan domestik pada 2026.
Adriyanto dalam kesempatan itu menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah melalui penyelarasan dokumen perencanaan, termasuk Kesepakatan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
Menurutnya, sinkronisasi tersebut menjadi jembatan strategis agar kebijakan fiskal nasional dan daerah berjalan selaras dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Ia juga mengingatkan bahwa deviasi yang terlalu lebar antara perencanaan dan realisasi APBD dapat menurunkan efektivitas fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal di daerah.
Dalam konteks Sulawesi Selatan, Adriyanto menekankan perlunya penguatan pendapatan asli daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal.
Saat ini, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer ke daerah (TKD), sementara kontribusi PAD relatif lebih kecil.
"Optimalisasi PAD akan memperluas ruang fiskal daerah untuk membiayai belanja produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk mengarahkan komposisi belanja pada sektor-sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Berdasarkan berbagai kajian, daerah dengan struktur belanja yang lebih produktif cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang didominasi belanja birokrasi.
Selain itu, percepatan realisasi belanja khususnya belanja modal juga menjadi perhatian. Serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun dinilai dapat mengurangi daya ungkit APBD terhadap perekonomian daerah.
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
