Jakarta (ANTARA) - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ulil Abshar Abdalla menegaskan pihaknya tak mengajukan permintaan konsesi pertambangan atau izin mengelola pertambangan kepada pemerintah.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR RI di Jakarta, Rabu, Ulil menyampaikan konsesi tambang tersebut merupakan inisiatif pemerintah.
"Mungkin perlu diketahui bahwa Nahdlatul Ulama sebagai ormas sebetulnya bukan merupakan pihak yang mengajukan permintaan ini pada awalnya. Konsesi pertambangan ini yang kemudian diberikan kepada Nahdlatul Ulama merupakan inisiatif dari pihak pemerintah," ujarnya.
Inisiatif pemerintah itu pun, kata Ulil, disambut baik oleh NU. Menurutnya, NU memandang hal tersebut merupakan suatu kemauan politik atau niat yang baik.
Baca juga: NU buat PT BUMN untuk kelola tambang hingga 26.000 Ha di Kaltim
"Jadi ini kami anggap sebagai good will atau niat baik dan insya Allah ini niat baik yang pahalanya banyak dari pihak pemerintah. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya," ujar Ulil.
Berikutnya Ulil menyampaikan kebijakan pemerintah terkait konsesi tambang untuk ormas itu tentu saja memicu kontroversi. Tapi bagi NU, kata dia, kontroversi itu merupakan hal yang sehat.
"Bagi saya, kontroversi semacam ini adalah kontroversi yang sehat karena menguji argumen masing-masing pihak di dalam isu yang sangat penting ini," ujarnya.
Baca juga: PBNU pastikan penuhi standar dampak lingkungan soal konsesi tambang
Baca juga: GP Ansor: PBNU miliki orang-orang kompeten di industri pertambangan
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
