Jakarta (ANTARA) - Deputi Manajemen Risiko Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Eko Surya Lesmana meraih gelar doktor dalam bidang Ilmu Manajemen Stratejik, usai meneliti strategi BPKH dalam ekosistem keuangan haji.
"Melalui model orkestrasi dan penguatan nilai kebangsaan lewat corporate citizenship, BPKH dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan haji sekaligus memperkuat kualitas anggota ekosistemnya," ujar Eko dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Eko Surya Lesmana resmi menyandang gelar doktor dalam bidang Ilmu Manajemen Stratejik, setelah menjalani sidang terbuka promosi doktor yang digelar di Gedung Pascasarjana FEB UI.
Baca juga: Badan Pelaksana BPKH berupaya bangun ekosistem haji terintegrasi
Dalam disertasinya berjudul "Efektivitas Orkestrasi Ekosistem Institusi Pemerintah: Dampak dari Corporate Citizenship hingga Kinerja Institusi Pemerintah Suatu Penelitian Ekosistem Keuangan Haji", Eko meneliti peran strategis BPKH sebagai organisasi pengelola dana haji di Indonesia.
Berbeda dengan negara lain seperti Malaysia (Lembaga Tabung Haji) dan Brunei Darussalam (TAIB) yang mengelola dana haji melalui entitas korporasi, BPKH sebagai institusi pemerintah nirlaba mengandalkan orkestrasi ekosistem yang mencakup bank syariah, manajer investasi, dan lembaga zakat.
Melalui pendekatan model orkestrasi jaringan Dhanaraj dan Parkhe (2006), Eko menemukan bahwa penerapan corporate citizenship secara signifikan meningkatkan penyebaran pengetahuan (knowledge mobility) dan inovasi kolektif (innovation value proposition).
Baca juga: Indonesia berperan penting dalam ekosistem pengelolaan keuangan haji
"Namun aspek managing innovation appropriability tidak berpengaruh signifikan, yang menurutnya disebabkan oleh tingginya persepsi risiko terhadap inovasi di sektor pemerintahan," kata Eko.
Menurut dia, penelitian tersebut menegaskan bahwa institusi pemerintah bisa menjalankan peran sentral dalam mengelola ekosistem sektor publik, tanpa harus berbentuk korporasi.
"Asalkan mampu mendorong kesamaan tujuan, berbagi pengetahuan, dan menciptakan solusi inovatif bagi para pemangku kepentingan," kata Eko Surya Lesmana.
Baca juga: Kepala BPKH beri informasi ke KPK soal kasus korupsi kuota haji khusus
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
