Jakarta (ANTARA) - Senior Investment Strategist Bank DBS Joanne Goh menyatakan bahwa pihaknya tidak mengubah outlook ekuitas dari negara-negara kawasan Asia Tenggara (anggota ASEAN), termasuk Indonesia, di tengah konflik di Timur Tengah (Timteng).
Ia menuturkan, konflik di Timur Tengah tersebut menyebabkan peningkatan harga minyak dunia dan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Namun, ia menilai negara-negara di Asia Tenggara memiliki fundamental ekonomi yang baik sebagai negara industri dan pengekspor minyak.
“Kami pikir (outlook ekuitas) negara-negara di Asia Tenggara sedikit lebih baik dibandingkan negara-negara di Asia Utara,” kata Joanne Goh dalam webinar Media Briefing DBS Chief Investment Officer (CIO) Insights yang diikuti dari Jakarta, Jumat.
Ia mencontohkan, Singapura memiliki kondisi makroekonomi yang kuat, sehingga dapat menjadi safe haven bagi modal asing. Sedangkan Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan ekspor berbagai komoditas energi strategis, termasuk batu bara dan minyak sawit.
Pihaknya pun optimis krisis tersebut akan segera berakhir dan tidak akan terlalu memengaruhi outlook ekuitas negara-negara Asia Tenggara.
“Kami berpendapat krisis ini tidak akan berlangsung lama,” ujar Joanne.
Senior Investment Strategist Bank DBS Daryl Ho memberikan pemaparan dalam webinar Media Briefing DBS Chief Investment Officer (CIO) Insights yang diikuti dari Jakarta, Jumat (13/3/2026). ANTARA/Uyu Septiyati Liman.Dalam kesempatan yang sama, Senior Investment Strategist Bank DBS Daryl Ho menilai instrumen utang rupiah saat ini masih memiliki potensi imbal hasil yang stabil dengan posisi yang cukup menarik dibandingkan produk obligasi berbasis dolar AS.
Ia menuturkan, obligasi Indonesia tenor 10 tahun memiliki imbal hasil 6,5-7 persen, lebih tinggi dibandingkan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) sebesar 4,3 persen.
Namun, ia menyoroti kondisi pasar obligasi negara-negara berkembang (emerging markets) yang dinilai underweight (memiliki kinerja kurang baik), termasuk obligasi rupiah.
Apalagi, lanjut Daryl, pemerintah Indonesia memperkirakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami defisit sebesar Rp698,15 triliun, atau setara 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Ia pun memerintah untuk lebih mempertimbangkan dan menjaga realisasi defisit agak tidak terlalu melebar.
“Pemerintah perlu lebih memperhatikan hal tersebut, karena para investor, terutama di emerging markets, lebih sensitif terhadap kondisi anggaran yang berkelanjutan,” ucap Daryl Ho.
Baca juga: Airlangga: Outlook negatif Fitch imbas tekanan konflik Timur Tengah
Baca juga: Analis: Outlook Fitch Ratings beri tekanan tambahan ke IHSG
Baca juga: Outlook Fitch, OJK tegaskan fundamental sektor keuangan tetap kuat
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
