Jakarta (ANTARA) - Center for Strategic and International Studies (CSIS) memandang dampak konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela terhadap Indonesia hingga saat ini masih terbatas, baik di sektor pasar keuangan maupun komoditas.
Meski demikian, masih ada risiko geopolitik yang berpotensi mengubah tatanan energi dan ekonomi global jika konflik terus melebar hingga mengganggu pasokan minyak dunia.
Menurut Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan, di Jakarta, Rabu, risiko utama justru terletak pada kemungkinan eskalasi konflik yang melibatkan lebih banyak negara produsen energi.
"Tinggal permasalahannya apakah ini nanti smooth enggak di transisinya (pemerintahan Venezuela). Nah, yang takutnya kan adalah misalnya Venezuelanya dipegang Trump, terus Iran ini kan lagi bergejolak juga. Kalau konflik-konflik ini meletup dan membuat harga suplai dari pasokan minyak dunia terhambat, nah itu yang baru dikhawatirkan. Tapi sejauh ini masih terbatas," kata dia.
Teranyar, Presiden AS Donald Trump menyatakan kesiapan Venezuela untuk memberikan 50 juta barel minyak kepada AS.
Situasi memanas seiring langkah Washington yang dinilai semakin agresif dalam mengamankan kepentingan energinya.
Deni menilai konflik AS-Venezuela tidak bisa dilepaskan dari rivalitas strategis dengan China.
Venezuela memiliki cadangan minyak dan emas besar yang selama ini menjadi salah satu sumber energi penting bagi Negeri Tirai Bambu tersebut.
"Jadi, dia (AS) mencoba menguasai oil itu sehingga suplai ke China berkurang. Jadi balancing China," ujar Deni.
Selain itu, ada kepentingan AS dalam mempertahankan dominasi dolar AS melalui mekanisme petrodolar.
Upaya China, Rusia, dan sejumlah negara lain untuk memperluas transaksi minyak menggunakan mata uang non-dolar dinilai menjadi ancaman bagi posisi dolar sebagai mata uang utama dunia.
"Untuk menghindari itu, AS 'mencaplok' si Venezuela ini supaya tetap dolarnya jadi (mata uang) utama selain dia securing minyak," tambahnya.
Sementara bagi Indonesia, dampak lanjutan konflik tersebut bersifat dua sisi. Jika pasokan minyak ke China terganggu, Indonesia berpotensi terdampak secara tidak langsung mengingat kuatnya ketergantungan ekonomi terhadap China.
Namun di sisi lain, kondisi itu juga bisa membuka peluang. Sebab, jika pasokan ke China berkurang, China akan mencari sumber lain dan Indonesia bisa mendapatkan permintaan ekspor komoditas yang melimpah.
Lebih lanjut, Deni mengakui bahwa kenaikan harga minyak memang akan merugikan Indonesia mengingat statusnya sebagai net importer.
Namun, kenaikan tersebut biasanya diikuti lonjakan harga komoditas lain seperti batu bara dan minyak kelapa sawit (CPO) yang mana Indonesia memiliki keunggulan.
Guna menghadapi ketidakpastian global, maka dari itu Deni menegaskan pentingnya strategi diversifikasi. Baik diversifikasi pasar ekspor maupun sumber energi.
Diversifikasi pasar juga dinilai krusial agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap perlambatan ekonomi di China atau AS.
"Enggak hanya tergantung ke China ataupun oleh US saja gitu, ada EU (Uni Eropa), ada yang lain," tutur Deni.
Adapun situasi Venezuela sendiri masih berada dalam ketidakpastian setelah Presiden Nicolas Maduro ditangkap oleh militer AS dan dibawa ke New York untuk menghadapi dakwaan narko-terorisme.
Langkah AS untuk mengawasi transisi kekuasaan dan mengklaim pengelolaan cadangan minyak Venezuela telah memicu kecaman dari sekutu Caracas, termasuk China dan Kuba.
Sementara Mahkamah Agung setempat melantik Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai pemimpin sementara, AS menyatakan niatnya untuk mengawasi proses transisi kekuasaan dan mengambil alih cadangan minyak negara tersebut demi kepentingan "keamanan energi".
Baca juga: Trump: AS akan terima 30-50 juta barel minyak Venezuela
Baca juga: Rupiah melemah seiring ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung
Baca juga: Wapres AS: Kendali energi global jadi dasar operasi di Venezuela
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
