Jakarta (ANTARA) - Peneliti Senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan mewanti-wanti adanya risiko jangka panjang dari hasil kesepakatan tarif antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia yang saat ini hampir rampung.
Menurut Deni, kesepakatan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan lanjutan, terutama terkait hubungan dagang Indonesia dengan mitra lainnya yang merasa diperlakukan tidak setara.
Perjanjian tarif dengan AS dinilai dapat memicu tuntutan serupa dari negara atau kawasan lain yang telah lama menjalin kerja sama perdagangan dengan Indonesia.
"Jadi memang posisi kita itu memang tidak menguntungkan, dan posisi tawar kita dibandingkan negara-negara lain, Malaysia, Vietnam, ataupun Thailand yang sudah deal dengan AS, posisi kita juga jadi lebih lemah. Sehingga pada akhirnya mau enggak mau dengan kondisi seperti itu, dan kapasitas lokal yang terbatas, mau enggak mau mungkin sebagian besar keputusan hasil dari perundingan itu akan merugikan kita," kata Deni dalam Media Briefing Outlook 2026 CSIS di Jakarta, Rabu.
Salah satu isu yang disorot adalah permintaan AS terkait akses mineral kritis Indonesia. Menurut Deni, konsesi di sektor strategis tersebut berpotensi memicu reaksi dari mitra dagang lain, khususnya China, karena mengandung dimensi geopolitik yang kuat.
"Di saat yang sama, ini kan ada geopolitik antara China dan AS gitu. Kalau kita menyetujui apa yang diminta oleh AS artinya kan itu juga akan 'merugikan' China. Nah, di sinilah bagaimana kita harus bisa menavigasi atau menyeimbangkan dua pengaruh ini," ujar dia.
Ia mengingatkan, respons China tidak selalu berbentuk kebijakan terbuka, tetapi dapat berupa peninjauan ulang kerja sama ekonomi hingga pengurangan aliran investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia.
Sementara itu, negosiasi tarif antara Indonesia dan AS kini kian mendekati garis akhir. Pemerintah menyebut pembahasan telah memasuki tahap finalisasi teknis (legal drafting) menuju Kesepakatan Tarif Resiprokal yang dijadwalkan ditandatangani pada akhir Januari 2026.
Namun, di balik progres tersebut, kalangan peneliti menilai risiko terhadap hubungan dagang Indonesia dengan mitra lainnya justru semakin besar.
Sejak awal posisi Indonesia dalam perundingan ini tidak sepenuhnya menguntungkan dan lebih mencerminkan keterbatasan daya tawar ketimbang hasil negosiasi yang seimbang. Dengan kapasitas industri domestik yang masih terbatas, Indonesia dinilai sulit mengimbangi tuntutan AS, katanya menegaskan.
Senada, Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menilai masalah mendasar dari kesepakatan ini adalah sifatnya yang tidak sepenuhnya resiprokal dan cenderung eksklusif bagi Amerika Serikat.
"Disebut resiprokal, tapi faktanya tidak simetris. Bahkan setelah diumumkan, ada produk manufaktur dan tekstil yang tetap tidak mendapatkan pembebasan tarif ke pasar AS," ujar dia.
Yose mengamini perlakuan khusus terhadap AS memang berpotensi melanggar prinsip perdagangan multilateral. Akibatnya, mitra dagang lain seperti China maupun Uni Eropa dapat mempertanyakan konsistensi kebijakan perdagangan Indonesia.
"Akibatnya adalah adanya kemungkinan tekanan dari negara-negara lain, partner-partner lain yang juga menginginkan apa yang diberikan kepada Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat diberikan, sementara kalau kita (negara mitra dagang) tidak? Padahal kita juga punya perjanjian," katanya menambahkan.
Menurut dia, kondisi tersebut berisiko mengganggu stabilitas perdagangan yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah menyatakan negosiasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan intensif antara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) pada akhir 2025.
Kesepahaman yang dicapai mencakup pengecualian tarif bagi produk unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di AS. Kesepakatan tersebut dijadwalkan akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada akhir Januari 2026.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
