Beijing (ANTARA) - Pemerintah China menyatakan sangat berkeberatan atas masuknya kapal Pasukan Bela Diri (SDF) Maritim Jepang ke Selat Taiwan, Jumat (17/4), yang dinilai sebagai langkah provokatif dan memperuncing ketegangan bilateral.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mengatakan militer China telah menangani pelayaran tersebut sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Ia menilai Jepang memperparah situasi dengan mengirimkan kapal untuk unjuk kekuatan dan secara sengaja memprovokasi China.
“Tindakan ini secara serius merusak fondasi politik hubungan China-Jepang serta mengancam kedaulatan dan keamanan China. China dengan tegas menentang hal tersebut dan telah menyampaikan protes keras kepada Jepang,” kata Guo dalam konferensi pers di Beijing.
Pelayaran ini merupakan yang pertama sejak Sanae Takaichi menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada Oktober lalu. Langkah tersebut terjadi di tengah hubungan yang telah memanas sejak pernyataan Takaichi pada November 2025 mengenai kemungkinan krisis Taiwan.
Meski pemerintah Jepang belum secara resmi mengumumkan pelayaran itu, media Jepang menyebut langkah tersebut sebagai sinyal bahwa Tokyo perlu bersikap lebih tegas terhadap meningkatnya sikap agresif China.
Guo menegaskan bahwa isu Taiwan menyangkut kedaulatan dan keutuhan wilayah China serta menjadi fondasi politik hubungan China-Jepang. Ia menyebutnya sebagai garis merah yang tidak boleh dilanggar dan mendesak Jepang untuk berhati-hati dalam perkataan dan tindakan serta menghentikan langkah yang dinilai menyimpang.
“Ini adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar. China mendesak Jepang untuk segera kembali ke jalur yang benar, berhati-hati dalam perkataan dan tindakan, serta menghentikan langkah yang semakin menjauh dari jalan yang benar,” ujarnya.
Menurut Guo, dalam beberapa tahun terakhir terjadi berbagai gangguan terhadap perwakilan China di Jepang, termasuk insiden serius seperti pembobolan kedutaan oleh seorang perwira aktif Pasukan Bela Diri yang membawa pisau. Ia menilai kejadian tersebut mencerminkan meningkatnya pengaruh kelompok sayap kanan di Jepang serta melemahnya suara yang objektif dan rasional.
Ia juga memperingatkan bahwa munculnya neo-militerisme di Jepang berpotensi mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan.
“Kami sekali lagi mendesak pihak Jepang untuk merefleksikan dan memperbaiki kebijakan serta perilakunya, melakukan penyelidikan menyeluruh, dan memikul tanggung jawab penuh atas insiden tersebut,” tegas Guo.
Secara terpisah, Juru Bicara Kementerian Pertahanan China Zhang Xiaogang mengatakan pihaknya telah mengambil langkah tegas terhadap pelayaran kapal Jepang tersebut.
Menurut dia, kapal perusak Jepang melintasi Selat Taiwan dan Komando Teater Timur Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China telah mengerahkan kekuatan laut dan udara untuk memantau serta mengawasi jalur pelayaran tersebut.
“Tindakan Jepang ini merupakan provokasi yang disengaja, kesalahan yang berulang, dan menimbulkan pertanyaan mengenai maksud sebenarnya,” katanya.
Zhang menambahkan bahwa pelayaran kapal Jepang mengirimkan sinyal yang salah kepada kekuatan separatis “kemerdekaan Taiwan”, yang berpotensi memicu kemarahan publik China serta memperkuat tekad untuk melawan apa yang disebut sebagai provokasi berbahaya.
Ia menegaskan militer China akan tetap siaga tinggi untuk menghadapi segala bentuk intervensi eksternal dan menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah negara.
Sebelumnya, Jepang cenderung menahan diri untuk tidak mengirim kapal melalui Selat Taiwan guna menghindari provokasi terhadap Beijing. Namun, pada September 2024, kapal perusak Sazanami menjadi yang pertama melintas, diikuti dua kapal lainnya pada Februari dan Juni 2025.
Media Jepang menyebut kapal tersebut dijadwalkan berpartisipasi dalam latihan militer gabungan tahunan Filipina-AS, Balikatan, yang berlangsung mulai Senin (20/4) hingga 8 Mei.
Hubungan China-Jepang sendiri telah tegang sejak pernyataan Takaichi pada 7 November 2025 yang menyebut penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan dapat menimbulkan ancaman bagi kelangsungan hidup Jepang.
Pernyataan itu ditafsirkan sebagai kemungkinan keterlibatan Pasukan Bela Diri Jepang untuk mendukung Taiwan jika terjadi blokade atau tekanan militer dari China.
Sebagai respons, China mengambil sejumlah langkah balasan, termasuk menangguhkan impor produk laut Jepang, menghentikan pertemuan pejabat tinggi, menyarankan warganya untuk tidak bepergian atau belajar di Jepang, serta menghentikan distribusi film Jepang.
Ketegangan juga meningkat setelah dua jet tempur J-15 Angkatan Laut China beberapa kali mengunci radar ke pesawat F-15 Pasukan Bela Diri Udara Jepang di wilayah laut tenggara Okinawa pada 6 Desember 2025, yang memicu protes dari Jepang.
Baca juga: Presiden China temui pemimpin oposisi Taiwan, tekankan unifikasi
Baca juga: Beijing: arah hubungan China-Jepang tergantung pada Tokyo
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
