Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggandeng Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk mengatasi harga obat-obat tertentu di Indonesia yang lebih mahal dari negara lain.
"Kita tahu obat-obatan banyak sekali, bahan baku kita masih lebih dari 90 persen, namun harga obat-obat kita yang tertentu masih lebih mahal dari negeri tetangga. Mungkin dengan keterlibatan TNI lewat Kementerian Pertahanan ini, bisa mempermudah proses ketercukupan obat-obatan kita yang masih kurang saat ini," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar di Kantor BPOM, Jakarta, Selasa.
Ia menyebutkan, selama ini Kemenhan memiliki lembaga obat atau farmasi yang dapat memproduksi obat-obatan sendiri, bahkan fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia yang memiliki instalasi farmasi untuk memacu produksi obat dalam negeri.
"Rumah sakit misalnya, ada rumah sakit angkatan darat, udara, laut, termasuk di kepolisian itu ada rumah sakit Polri dan di semua itu kan ada instalasi farmasinya. Dalam konteks itulah maka Menteri Pertahanan ingin mengikuti aturan perundang-undangan yang ada, bagaimana menjadikan kebutuhan obat itu bagian dari ketahanan nasional," ujar dia.
Taruna juga menjelaskan, selama ini ada 240-an perusahaan obat swasta yang lengkap dengan manufakturnya, dengan total 3000-an distributor obat. Namun, hingga saat ini, Indonesia masih mengalami masalah ketersediaan bahan baku.
Baca juga: BPOM bakal buat sekolah guna perkuat pengawasan obat-makanan nasional
"Contoh paling konkret kapsul obat, itu masih 100 persen kita impor. Nah, tentu dengan konteks itu mungkin dengan sinergi antara BPOM dengan lembaga pemerintah, bisa memacu produksi obat dalam negeri kita," tuturnya.
Menurutnya, selama ini Kemenhan telah memproduksi obat sendiri, sehingga BPOM tinggal memperbarui nomor izin edar obat-obat yang masih diperlukan atau menarik obat-obat yang sudah kedaluwarsa.
"Mungkin nanti juga akan ada waktu memproduksi obat-obat tuberkulosis (TB), karena mereka kan (TNI) banyak yang TB, atau mungkin juga obat-obat malaria karena kan masih endemik," ucapnya.
Baca juga: BPOM luncurkan 3 program kolaborasi perkuat kemandirian obat RI
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
