Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus mampu memberikan informasi bernilai bagi pengambilan keputusan.
“(APIP juga perlu memberikan) solusi dini bagi permasalahan, tangkas mengatasi risiko, dan merekomendasikan mitigasi risikonya,” ucap dia saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan (Rakornas Binwas) Inspektorat Daerah Tahun 2025, dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.
Menurut Ateh, terdapat dua permasalahan utama dari APIP, yakni masih fokus pada kepatuhan administratif dan mayoritas APIP belum memiliki kapabilitas cukup untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah secara optimal dan pelembagaan peran APIP yang efektif.
Demi membekali APIP dengan kapabilitas yang cukup, Kepala BPKP memperbaharui model kapabilitas APIP, mencakup lima elemen esensial yang menjadi fondasi bagi pelaksanaan peran APIP yang efektif.
Baca juga: BPKP: Tantangan di daerah makin kompleks, butuh koordinasi lebih solid
“Kelima elemen tersebut adalah kualitas peran dan layanan, profesionalisme penugasan, manajemen pengawasan, pengelolaan sumber daya, serta budaya dan hubungan organisasi,” katanya.
Selain memberikan arahan, Ateh turut melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Penguatan APIP Daerah antara Kementerian Dalam Negeri dan BPKP, serta peluncuran aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) versi 2.0.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan bahwa APIP memiliki tiga peran penting dan strategis, yaitu early warning, consulting, dan quality assurance.”
“Inspektorat atau APIP merupakan garda terdepan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkap Mendagri.
Baca juga: Reformasi pengawasan internal untuk pemerintahan akuntabel, transparan
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri S. M. Mahendra Jaya menyampaikan tujuan diselenggarakan acara ini untuk meningkatkan pemahaman APIP dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan (binwas) program strategis nasional pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain itu juga bertujuan untuk menyelaraskan strategi dan memperkuat sinergi binwas APIP dalam mendukung keberhasilan pencapaian target program strategis nasional pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Baca juga: Yusuf Ateh minta jajaran BPKP tak bekerja asal-asalan
Baca juga: Ombudsman nilai peran APIP perlu diperkuat guna cegah malaadministrasi
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
