BGN dan NTB prioritaskan penyaluran MBG di wilayah 3T

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memberi prioritas penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau wilayah-wilayah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, mengakui kawasan yang tergolong 3T menjadi konsentrasi pemerintah pada penyaluran MBG tahun ini.

"Untuk daerah-daerah masuk di dalam kawasan 3T menjadi prioritas, termasuk lansia," ujarnya di Mataram, Rabu.

Ia mengatakan penerima manfaat MBG khusus di daerah 3T tidak sebanyak di wilayah perkotaan atau kawasan padat penduduk.

"Paling 100 sampai 300 orang. Ini yang sedang kota usahakan," katanya.

Baca juga: BGN dorong menu kearifan lokal dalam program MBG di Kota Jambi

Sementara Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan program MBG. Di mana program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah.

"Selama kurun waktu sekitar 10 bulan, program ini tercatat telah menyerap 31.509 tenaga kerja lokal di NTB," ujarnya.

Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh 670 SPPG yang aktif serta melibatkan 2.719 mitra pemasok dari berbagai sektor, termasuk pelaku usaha dan petani lokal.

Menurutnya, capaian penyerapan tenaga kerja tersebut tergolong luar biasa karena pada umumnya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. Namun, melalui program MBG, hal itu dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat.

"Untuk bisa menyerap angka sebesar ini biasanya butuh waktu 2-3 tahun, tetapi di NTB dapat tercapai hanya dalam waktu sekitar 10 bulan. Ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti petani yang sebelumnya kesulitan memasarkan hasil produksinya, kini memperoleh harga yang lebih layak," katanya.

Lebih lanjut, Iqbal menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan pangan seiring meningkatnya permintaan akibat pelaksanaan program MBG. Tantangan tersebut semakin kompleks mengingat NTB memiliki lebih dari 200 pulau berpenghuni, termasuk wilayah 3T.

"Tantangannya ada di daerah kepulauan dan 3T. Karena itu, kami melakukan intervensi langsung untuk memastikan ketersediaan pasokan agar peningkatan demand tidak menimbulkan inflasi," katanya.