Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) uji kewajaran laporan keuangan (LK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Perindustrian.
“Pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan perwujudan peran dan tanggung jawab BPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara,” kata Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing dalam entry meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Tahun 2025 secara terpisah, dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.
Dalam memberikan opini, pihaknya mempertimbangkan empat aspek utama yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan penyajian dan pengungkapan informasi keuangan sesuai SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa pemeriksaan atas LK meliputi pemeriksaan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas LK. BPK juga melakukan pemeriksaan atas laporan kinerja kementerian/lembaga yang menjadi suplemen untuk LK sebagai bagian pemeriksaan terhadap kecukupan pengungkapan atas LK.
Jangka waktu pemeriksaan mengacu pada jadwal pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), termasuk tahapan penyampaian laporan keuangan unaudited, pelaksanaan pembahasan tripartit, pembahasan konsep temuan, hingga penyampaian laporan keuangan audited beserta surat representasi dan rencana aksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan.
Dalam kedua kesempatan tersebut, Daniel Lumban juga mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin, termasuk komitmen kementerian dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Pihaknya berharap dukungan penuh seluruh jajaran kementerian, khususnya dalam pemenuhan data, informasi, dan dokumen, agar pemeriksaan dapat berjalan efektif dan tepat waktu.
"Kami mengharapkan pemeriksaan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi," ujar Anggota II BPK.
Baca juga: BPK berkunjung ke SAO Laos, perkuat hubungan bilateral antar lembaga
Baca juga: Menhub tegaskan komitmen penyelesaian rekomendasi BPK RI
Baca juga: BPK: Pemeriksaan LK dorong pengelolaan anggaran semakin transparan
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
