Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai rangkaian pemeriksaan terinci atas laporan keuangan dan kinerja United Nations Peacekeeping Operations (UNPKO) Tahun 2025/2026.
Ada lima misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diperiksa, yakni United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA), United Nations Support Office in Somalia (UNSOS), United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA), United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF), dan United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO).
“BPK menyampaikan gambaran umum pelaksanaan pemeriksaan UNPKO yang mencakup mandat, tujuan, ruang lingkup, dan metodologi pemeriksaan. BPK juga menekankan pentingnya komunikasi yang berkesinambungan antara tim pemeriksa dan pihak misi selama proses pemeriksaan,” kata Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VIII dan Organisasi Internasional, Bahtiar Arif dalam keterangan resmi BPK di Jakarta, Senin.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pelaksanaan mandat BPK sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA), yang antara lain merujuk pada Sidang Pleno ke-42 dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80 pada 17 November 2025 serta serah terima tugas dari China National Audit Office (CNAO) kepada BPK pada 22 Juli 2026.
Pemeriksaan mencakup aspek keuangan dan kinerja. Pada aspek keuangan, pemeriksaan diarahkan untuk mendukung pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan, termasuk kesesuaiannya dengan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan Financial Regulations and Rules (FRR) PBB, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, pemeriksaan kinerja difokuskan pada efektivitas implementasi perencanaan kontingensi (contingency plan) dan sistem pemantauan kinerja (performance monitoring) dalam operasi pemeliharaan perdamaian.
Entry meeting dilaksanakan secara hybrid dengan menghubungkan peserta dari Jakarta, New York, serta berbagai lokasi tempat misi UNPKO beroperasi.
Melalui pemeriksaan ini, BPK diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan, efektivitas pengendalian internal dan sistem keuangan, serta perencanaan kontingensi dan pemantauan kinerja pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB.
“Pelaksanaan pemeriksaan atas lima misi UNPKO tersebut merupakan bagian penting dari kontribusi BPK dalam mendukung tata kelola, akuntabilitas, dan efektivitas organisasi internasional. Melalui mandat sebagai pemeriksa eksternal PBB, BPK terus memperkuat kiprahnya di tingkat internasional sekaligus berkontribusi dalam mendorong pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan operasi pemeliharaan PBB yang transparan dan akuntabel,” ungkap Bahtiar Arif.
Baca juga: BPK persiapkan peran sebagai anggota UN BoA 2026 - 2032
Baca juga: BPK mulai periksa LK IMO International Maritime Law Institute
Baca juga: BPK bertemu lembaga audit China untuk persiapan jadi anggota UN BoA
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
