Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus meningkatkan keandalan sistem pengawasan penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan pihaknya memperkuat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga guna memastikan pelayanan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi kepada masyarakat berjalan optimal.
Penguatan ini, lanjutnya, difokuskan pada kesiapan sistem pengawasan hingga tingkat penyalur agar distribusi BBM subsidi berlangsung tertib, tepat sasaran dan berkelanjutan.
Wahyudi menyampaikan penguatan koordinasi nasional diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional di lapangan, termasuk pembinaan dan pengawasan dalam distribusi pada titik layanan kepada masyarakat.
"Rapat koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga di seluruh regional Indonesia telah digelar. Persiapan asersi nozzle dapat dilaksanakan dengan baik di seluruh penyalur untuk pelayanan kepada masyarakat," ujar Wahyudi saat rapat koordinasi bersama Pertamina Group di Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/2/2026).
Di samping asersi nozzle, menurut dia, penguatan implementasi program XStar yang terintegrasi dengan pemerintah daerah juga perlu terus dimaksimalkan.
Program ini dirancang sebagai perangkat pengendalian dan pengaturan pembelian BBM subsidi melalui mekanisme surat rekomendasi yang terintegrasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD).
"Program XStar ini sebagai tools (pedoman) untuk pembelian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan dengan surat rekomendasi kepada konsumen pengguna atau masyarakat yang berhak, sehingga penyaluran jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan semakin tepat sasaran," lanjutnya.
Penguatan pengawasan juga dilakukan melalui sinergi lintas lembaga, antara lain bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kementerian ESDM, aparat penegak hukum, serta Pertamina Patra Niaga di seluruh regional.
Kolaborasi ini penting untuk menjaga agar distribusi BBM subsidi benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat.
"Memitigasi dan memastikan penyaluran BBM subsidi ini benar-benar untuk pelayanan masyarakat tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat. Semoga upaya dalam rangka distribusi BBM ini dapat dipahami seluruh elemen masyarakat di NKRI agar penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara ini optimal dinikmati oleh masyarakat yang berhak," tegasnya.
Rapat koordinasi BPH Migas bersama Pertamina Group di Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/2/2026). ANTARA/HO-Humas BPH MigasDi tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman menjelaskan pengawasan penyaluran BBM subsidi dilakukan melalui pendekatan berbasis klaster konsumen pengguna.
Menurut dia, terdapat tiga klaster utama konsumen pengguna, yakni sektor transportasi darat yang telah memiliki perangkat pengendalian QR Code.
Berikutnya, klaster konsumen pengguna seperti nelayan, petani, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta layanan umum melalui surat rekomendasi dengan XStar-nya.
"Klaster ketiga adalah klaster transportasi khusus (transus). Klaster ini yang masih terus dimatangkan sistem pengawasannya, agar penyaluran BBM subsidi dapat semakin tepat sasaran," ungkap pria yang kerap disapa Didit ini.
Didit menambahkan penguatan kebijakan perlu diiringi sosialisasi intensif kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
Sosialisasi menjadi kunci agar pelaksanaan aturan berjalan efektif sekaligus membuka ruang masukan dari pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.
"Perlu sosialisasi terkait surat rekomendasi kepada pemerintah daerah dan Hiswana Migas yg lebih intensif, bahwa ada ketentuan pembelian secara kolektif melalui surat rekomendasi, masa berlaku surat rekomendasi bisa sampai dengan tiga bulan, untuk memberi kemudahan bagi masyarakat konsumen pengguna. Perlu diingat, jangan sampai ada penyalahgunaan. Pertamina Patra Niaga di lapangan bisa ikut membantu mengawasi dan memberikan masukkan," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Regional PPN Eko Ricky Susanto menyampaikan penguatan asersi di ujung nozzle diharapkan dapat menjaga distribusi BBM subsidi dan kompensasi berjalan sesuai ketentuan.
"Harapannya dari rapat koordinasi ini kita jalankan rutin dengan BPH Migas supaya ke depan kita bisa saling bersinergi berkolaborasi apa yang menjadi kebutuhan badan usaha penugasan dan juga BPH Migas sebagai badan pengatur untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat," sebutnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Anggota Komite BPH Migas Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung Wibawa, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, dan Hasbi Anshory, Direktur Rekayasa Infrastruktur Darat PPN Hari Purnomo, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PPN Alimuddin Baso, SVP Government Program Management Pertamina (Persero) Barhmantya SP, VP PSO Management Pertamina (Persero) Irto Petrus G, serta perwakilan marketing operation region PPN seluruh Indonesia.
Baca juga: BPH Migas dorong fasilitas FSRU guna perkuat pasokan gas bumi di Jatim
Baca juga: BPH Migas: Penyaluran gas bumi PGN di Jatim capai 197,91 BBTUD
Baca juga: BPH Migas jaga kelancaran gas bumi di Jawa Timur
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
