Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyiapkan lima pendekatan untuk mempercepat program peremajaan sawit rakyat (PSR) di 2025 sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normansyah Hidayat Syahruddin mengatakan program peningkatan produktivitas sawit rakyat melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah berhasil meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani swadaya.
Per Oktober 2025, menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, BPDP telah menerima 198 rekomendasi teknis (rekomtek) dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian dan telah disalurkan 166 rekomtek dengan luasan 26.823 hektare (ha), jumlah dana PSR yang telah disalurkan sebesar Rp804 miliar kepada 12.343 pekebun.
"Kami memiliki lima pendekatan untuk mempercepat program PSR di tahun ini," ujar dia, menanggapi sejumlah tantangan pelaksanaan program PSR.
Normansyah mengatakan pendekatan tersebut yakni sosialisasi bersama Ditjen Perkebunan mengenai regulasi terbaru pendanaan program PSR.
Kemudian, melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan perkelapasawitan Indonesia, serta mendorong peran serta Dinas Perkebunan Kabupaten/kota dan perusahaan Perkebunan dalam mendampingi petani mitra dan petani plasmanya.
Selain itu, melaksanakan kegiatan bersama dengan asosiasi seperti Gapki, Apkasindo, Aspekpir untuk mensosialisasikan persyaratan pendanaan PSR dari BPDP yang terus dilakukan perbaikan dengan prinsip dasar simplifikasi persyaratan.
Serta, melakukan integrasi dalam penerbitan rekomendasi teknis yang langsung ditindaklanjuti dengan proses penerbitan SK Dirut BPDP.
Direktur Tanaman Kelapa Sawit serta Aneka Palma Kementerian Pertanian (Kementan) Baginda Siagian mengatakan sektor kelapa sawit merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang melibatkan lebih dari 16 juta tenaga kerja, serta menjadi sumber devisa terbesar non-migas Indonesia.
Tetapi, lanjutnya, industri itu juga tengah menghadapi berbagai tantangan antara lain legalitas lahan dan percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang menjadi kunci keberlanjutan produksi dan kesejahteraan petani.
"Program PSR menjadi prioritas. Saat ini, lebih dari 300 ribu hektar sawit rakyat telah diremajakan, namun capaian ini masih perlu terus ditingkatkan," ujar dia dalam Indonesian Palm Oil Stakeholders (IPOS) Forum ke-10 tahun 2025.
Menurut dia, saat ini tantangan terbesar bukan hanya soal pendanaan, melainkan juga legalitas lahan dan kelengkapan dokumen petani.
Untuk itu, Baginda mengatakan Kementan mendorong agar proses verifikasi dan asistensi di lapangan dilakukan lebih cepat dan adaptif, tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.
"Melalui forum seperti IPOS ini, saya berharap akan lahir rekomendasi -rekomendasi konkret untuk memperkuat tata kelola industri sawit nasional, baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun pemberdayaan petani," katanya.
Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Sumatera Utara (Sumut) Timbas Prasad Ginting mengatakan pelaksanaan PSR menghadapi banyak tantangan seperti legalitas kepemilikan lahan, verifikasi lapangan, dan pelaksanaan pekerjaan fisik.
Oleh karena itulah, katanya menambahkan, berbagai tantangan ini akan dibahas dalam IPOS Forum yang menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan seperti pemerintah, pelaku usaha, petani, dan akademisi.
"IPOS Forum ini menghasilkan rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah dalam rangka membantu penyelesaian persoalan sebagai bagian mewujudkan industri sawit yang berkelanjutan dan berdaya saing," katanya.
Pewarta: Subagyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
