Batam (ANTARA) - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau (Kepri) memperkuat pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara legal dan prosedural di wilayah perbatasan Indonesia.
Kepala BP3MI Kepulauan Riau Imam Riyadi mengatakan keberadaan gugus tugas daerah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah PMI yang berangkat secara legal dan sesuai prosedur.
“Dampak positif adanya gugus tugas daerah TPPO adalah semakin banyak PMI yang berangkat secara legal dan prosedural,” ujarnya saat dikonfirmasi di Batam, Selasa.
Baca juga: Legislator imbau warga Kepri ikuti prosedur bekerja di luar negeri
Gerakan Nasional Migran Aman dilaksanakan serentak se-Indonesia oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), namun BP3MI Kepri mengikuti kegiatan secara daring dari Kabupaten Karimun.
Imam juga mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan di wilayah perbatasan atas komitmen bersama dalam penanganan PMI, khususnya di Kepulauan Riau yang menjadi salah satu daerah strategis perlintasan pekerja migran.
Menurutnya, forum kerja sama sosial ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) juga menjadi peluang untuk mendorong kerja sama penempatan PMI di wilayah Melaka dan Johor Bahru, Malaysia.
“Harapannya dapat melayani PMI yang bekerja turun-temurun di wilayah perbatasan, misalnya dengan pass lintas batas,” katanya.
Imam menegaskan penguatan kolaborasi lintas sektor masih menjadi hal penting dalam pengawasan dan perlindungan PMI di wilayah Kepri.
KP2MI berkomitmen memperkuat perlindungan PMI secara menyeluruh, mulai sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga kembali ke tanah air.
Gerakan Nasional Migran Aman bertujuan memperkuat edukasi, perlindungan, serta kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa melalui penguatan Desa Migran Emas.
Pada kegiatan tingkat daerah di Karimun, sebanyak 132 peserta hadir yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, hingga perwakilan PMI.
Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Roby Topan Manusiwa mengatakan pihak kepolisian terus aktif melakukan pencegahan penyelundupan migran dan TPPO bersama BP3MI Kepri. “Semoga kegiatan ini dapat mengedukasi masyarakat agar bekerja secara aman sesuai prosedur,” katanya.
Baca juga: KJRI-BP3MI Kepri dampingi pemulangan 43 PMI deportasi kelompok rentan
Baca juga: BP3MI Kepri benahi tata kelola penempatan PMI secara legal
Sementara itu, Konsulat Jenderal RI Johor Bahru yang diwakili Konsul/Sekretaris I, Leny Marliani menilai pencanangan Gerakan Nasional Migran Aman menjadi langkah membangun sistem perlindungan PMI yang lebih kuat dan menyeluruh.
“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah bagi PMI dan upaya mengangkat martabat PMI agar dapat bekerja secara aman serta memperoleh perlindungan,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan kartu Elektronik Kartu Pekerja Migran (E-KPMI) secara simbolis kepada PMI asal Karimun serta penyerahan manfaat klaim asuransi PMI sebesar Rp12,9 juta kepada keluarga PMI.
Selain itu, BP3MI Kepri juga memberikan penghargaan kepada sejumlah instansi, desa, sekolah, hingga PMI inspiratif yang dinilai aktif mendukung penempatan PMI secara prosedural dan aman di wilayah itu.
Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
