Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sedang merancang sejumlah strategi untuk menurunkan ongkos haji pada penyelenggaraan ibadah haji di masa-masa mendatang, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Presiden selalu meminta agar biaya haji diturunkan dan itu perintah yang rasional. Beliau ingin agar pengelolaan haji bersih dari korupsi, bebas dari kartel, dan sebagainya," ujar Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Rabu.
Dahnil menjelaskan salah satu komponen besar dalam biaya haji salah satunya adalah lama masa tinggal jamaah di Arab Saudi yang saat ini mencapai sekitar 40 hari.
Namun, ia menekankan bahwa kondisi ini merupakan persoalan sistemik, antara lain karena keterbatasan penerbangan dan slot bandara.
"Kalau bisa dikurangi menjadi sekitar 30 hari saja, itu sudah sangat signifikan menekan biaya," kata Dahnil.
Baca juga: BP Haji tawarkan kolaborasi wisata antarnegara saat musim haji
Untuk mengatasi hal itu, BP Haji berencana memperluas kerja sama dengan lebih banyak maskapai serta memperbaiki skema penerbangan.
Selama ini, kata Dahnil, penerbangan haji menggunakan sistem carter yang menyebabkan pesawat kembali dalam keadaan kosong usai memberangkatkan jamaah ke Tanah Suci.
"Ibaratnya kita beli tiket empat kali lipat karena pesawat pulang tidak membawa penumpang," kata dia.
Salah satu solusi yang kini sedang digodok adalah kerja sama dengan Kementerian Pariwisata Arab Saudi agar masyarakat Saudi dapat berwisata ke Indonesia menggunakan pesawat yang sama, dengan penawaran tiket diskon saat musim haji.
Strategi ini, kata dia, diharapkan tidak hanya menurunkan ongkos penerbangan haji, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi sektor pariwisata nasional.
Baca juga: BP Haji ungkap desain perkampungan jamaah Indonesia di Mekkah
"Selain itu, pesawat-pesawat haji juga bisa dimanfaatkan untuk membawa kargo saat kembali ke Indonesia guna menambah efisiensi biaya," ujar Dahnil.
Pemerintah, kata dia, juga akan meninjau ulang aspek lain seperti katering, akomodasi, hingga pengadaan layanan haji.
Untuk katering, yang telah sukses adalah pengiriman bumbu-bumbu asli khas Indonesia untuk katering. Saat ini 100 persen bumbu yang digunakan perusahaan katering Arab Saudi berasal dari Indonesia.
Sementara akomodasi, pemerintah terus menggodok rencana Presiden Prabowo Subianto perihal pembangunan kampung haji. Pembangunan kampung haji ini diyakini bakal menekan ongkos, serta layanan haji menjadi semakin efisien.
Terkait respons dari pihak Arab Saudi, Dahnil mengatakan mereka menyambut baik gagasan pengembangan pariwisata bilateral.
Baca juga: Kepala BP Haji: Indonesia harus adaptif hadapi transformasi Arab Saudi
"Mereka terbuka dan akan membicarakan lebih lanjut. Kami berharap akan ada pertemuan antara Menteri Pariwisata Indonesia dan Menteri Pariwisata Saudi dalam waktu dekat," kata dia.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
