Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengingatkan perlunya penguatan kelembagaan dalam menghadapi terorisme, saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Ia mengatakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yakni BNPT berperan menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis serta urgensi terbentuknya sistem penilai ancaman terorisme seperti yang sudah dimiliki banyak negara di dunia.
"Kami juga akan membuat penilaian ancaman seperti negara-negara lain, sehingga kita perlu penguatan kelembagaan," ujar Komjen Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta.
Dia mencontohkan seperti Singapura yang setiap enam bulan sekali membuat analisis mengenai ancaman terorisme yang terjadi di negaranya.
Begitu pula dengan Australia, yang juga memiliki triple warning atau peringatan tiga kali lipat karena menganalisis.
Eddy mengungkapkan salah satu upaya penguatan kelembagaan yang saat ini sedang diupayakan BNPT, yakni penyesuaian organisasi guna menciptakan pola kerja yang efektif sesuai UU Nomor 5 Tahun 2018 serta mengoptimalkan berbagai tugas penanggulangan terorisme.
Baca juga: Kepala BNPT tekankan pemahaman kepekaan CPNS terhadap isu sosial
Dalam upaya penguatan tersebut, Eddy menekankan krusialnya dukungan Komisi XIII DPR, terutama dalam hal penguatan teknologi informasi, mengingat teknologi tersebut yang akan menjadi alat untuk membantu dalam mengukur potensi ancaman.
"Untuk mencapai cita-cita kita, makanya kami perlu dukungan Komisi XIII DPR untuk penguatan teknologi informasi," tuturnya.
Pada kesempatan sama, Ketua Tim Kunker Komisi XIII DPR Dewi Asmara menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung penguatan kelembagaan serta berharap BNPT terus fokus meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan bahaya ideologi kekerasan selaras dengan Astacita poin kedua Presiden dan Wakil Presiden RI.
Adapun poin tersebut berisi memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
"Komisi XIII DPR mendukung percepatan pembangunan sarana dan prasarana agar BNPT optimal sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis," ucap Dewi.
Selain itu, dirinya meminta BNPT harus menjadi sistem pengingat kesiapsiagaan. Meski saat ini Indonesia mencatat nol serangan teroris, kata dia, tetapi BNPT harus terus membangun kesadaran masyarakat sesuai Astacita poin kedua.
Selain Dewi Asmara, turut hadir anggota Komisi XIII DPR lainnya, yakni Vita Ervina, Komisarid Besar Polidi (Purn) Maruli Siahaan, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, Anwar Sadad, dan Yanuar Arif Wibowo.
Baca juga: BNPT: Fokuskan pencegahan terorisme tingkat desa dengan kolaborasi
Baca juga: BNPT: Kolaborasi lintas sektor kunci cegah intoleransi-radikalisme
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
