Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Husein Fadlulloh menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) bukanlah kemewahan, melainkan keharusan.
Hal itu disampaikannya dalam acara Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) Tahun 2025 di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
“Tata kelola pemerintahan yang baik bukanlah kemewahan, melainkan keharusan. Ia adalah pondasi legitimasi dalam kekuasaan dan kebijakan," kata Husein dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Sebab, kata dia, ketahanan bangsa dan umat tidak hanya bergantung pada sumber daya, tetapi juga pada integritas pemerintah dan kekuatan institusi yang berpihak kepada keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Dia pun menyebut Indonesia mengajak seluruh parlemen negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengadopsi prinsip Open Goverment Partnership (OGP) sebagai bentuk komitmen kolektif dalam memodernisasi sistem legislasi yang terbuka, konsultatif, dan tanggung jawab.
"Sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti 'syura'," ujarnya.
Selaku delegasi Indonesia, dia lantas kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.
"Indonesia mengecam keras penjajahan, pembangunan ilegal, blokade Gaza dan genosida sistematis yang terjadi di Palestina," katanya.
Dia menekankan pula Indonesia akan terus mendukung Palestina di semua forum internasional, termasuk Deklarasi Jakarta yang dihasilkan dari Konferensi Ke-19 PUIC akan dengan jelas memuat tentang dukungan anggota PUIC atas kemerdekaan Palestina.
“Kesatuan parlemen OKI dalam membela Palestina sudah sepatutnya diapresiasi, namun kesatuan tersebut harus disertai dengan aksi nyata melalui diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan tekanan internasional untuk turut mendukung Palestina,” tuturnya.
Selain itu, dia menyebut Indonesia, menyerukan reformasi kelembagaan PUIC agar menjadi organisasi antarparlemen Islam yang dinamis, responsif, dan siap menghadapi tantangan masa kini dan masa depan dunia Islam.
"PUIC yang sudah lebih daripada 25 tahun ini harus menjadi titik balik dalam membangun masa depan Islam yang adil, kuat, dan penuh harapan," kata dia.
Konferensi Ke-19 PUIC digelar di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada 12-15 Mei 2025 dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.
Konferensi Ke-19 PUIC yang bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada 1999 itu akan dihadiri oleh 450 delegasi parlemen negara-negara OKI dari 38 negara, termasuk 10 negara observer.
Baca juga: BKSAP tegaskan dukungan kepada Palestina saat pertemuan bilateral
Baca juga: DPR sebut Parlemen OKI sambut baik Prabowo di Konferensi PUIC 2025
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
