Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan tengah meminta strategi fiskal, mengingat adanya penerapan pajak berlapis industri timah yang membuat produk hilir domestik kurang kompetitif di pasar.
"Tambang kita kena pajak, masuk ke tier satu kena pajak, keluar naik ke bursa kena pajak. Dari bursa turun ke buyer-nya pabrik solder atau tin chemical beli kena pajak, jual lagi kena pajak," kata Wakil Menteri Investasi (Wameninves) dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu di Jakarta, Selasa.
Disampaikan dia, bahan baku timah berada di Indonesia, begitu pula dengan fasilitas hilirisasi dan smelternya. Setelah melalui bursa, produk timah tersebut dibeli oleh pabrikan solder Malaysia maupun di Indonesia.
Namun, hasil produksi solder dari Malaysia yang diimpor kembali ke Indonesia justru memiliki harga lebih murah dibandingkan hasil produksi dalam negeri.
Baca juga: Wameninves meyakini hilirisasi buat transisi energi jadi lebih murah
"Kenapa gak kompetitif? Setelah kita mitigasi, disitu ada strategi fiskal," katanya.
"Ini yang lagi kita minta," kata dia lagi.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan langkah aktif dan progresif dengan menggandeng Kementerian Keuangan untuk mencari strategi agar produksi barang domestik menjadi lebih kompetitif.
"Kita bicara dengan Kementerian Keuangan beberapa hal strategis yang memang kita mintakan untuk bagaimana kita memitigasi supaya ini menjadi kompetitif. Perizinan, regulasi, strategi fiskal, dan juga ekosistem supply-nya. Labor cost, energy cost, strategic supply chain," katanya.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
