Palangka Raya (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) memberi delapan rekomendasi kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi yang sehat pada 2025.
"Melihat data yang ada, kami menyimpulkan prospek pertumbuhan ekonomi Kalteng pada 2025 dipengaruhi penurunan ekspor dan perlambatan konstruksi," kata Kepala BI Perwakilan Kalteng Yuliansah Andrias di Palangka Raya, Jumat.
Delapan rekomendasi yang dikeluarkan BI Kalteng, yaitu penguatan pertanian, pertambangan dan industri, pengembangan pariwisata, potensi carbon trading, stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani, realisasi APBD dan stimulur fiskal, pengembangan UMKM, serta memperkuat kelembagaan dan infrastruktur.
Yuliansah mengatakan penguatan pertanian di Kalteng dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang sangat luas di provinsi ini, menggunakan teknologi tepat guna bagi lahan-lahan di wilayah ini, mengembangkan dan memurnikan benuh tanaman pangan, khususnya padi.
Selain itu, memberi insentif kepada petani, diikuti dengan membangun infrastruktur pertanian, baik itu jalan-jalan dari pusat produksi pertanian, pergudangan hingga pasca panen.
"Penting juga dilakukan peremajaan kepada pohon-pohon kelapa sawit yang sudah tua, sebagai upaya menjaga produktivitas," ujarnya.
Sementara penguatan pertambangan dan industri, dikatakannya, dapat dilakukan dengan pengembangan hilirisasi CPO dan kawasan industri di provinsi ini, sebagai upaya mendorong investasi.
"Diperlukan juga hilirisasi batu bara guna mengatasi potensi sunset batubara akibat meningkatnya tren green economy global maupun nasional," ujarnya.
Mengenai pengembangan pariwisata, BI Kalteng menyarankan melalui basis komunitas yang mengedepankan keunikan budaya, sembari melakukan pemberdayaan kelompok desa wisata, sekaligus peningkatan konektivitas ke daerah destinasi.
Yuliansah mengatakan, untuk carbon trading, sebenarnya provinsi ini memiliki potensi karena hutannya sangat luas, sehingga bila dikelola secara optimal, dapat menghasilkan uang sejalan dengan meningkatnya tren green economy global.
Sedangkan untuk stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani, dapat dilakukan pada saat panen berlimpah maupun tanam. Hal itu dapat menjaga kesejahteraan masyarakat selaku konsumen, sekaligus petani selaku produsen.
"Kami juga mendorong terbentuknya BUMD Pangan untuk perbaikan tata niaga dan distribusi pangan," kata dia.
Kepala BI Kalteng ini juga menyebut realisasi APBD, utamanya dana bansos dan belanja langsung pemerintah, perlu dipercepat karena dapat mendorong daya beli masyarakat. Termasuk mempercepat realisasi proyek infrastruktur jalan, jembatan, rumah sakit, serta lainnya, agar menjadi enabler pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota juga perlu membangun dan memperkuat kelembagaan ekonomi daerah, serta fasilitas penyelesaian permasalahan kepemilikan ruas jalan provinsi.
"Terakhir, jadikan UMKM dan pengembangan kewirausahaan sebagai kekuatan ekonomi baru di Kalteng," kata Yuliansah.
Baca juga: BI sebut pembayaran digital di Kalteng terus alami peningkatan
Baca juga: BI selenggarakan Borneo Decafest pacu digitalisasi ekonomi Kalteng
Baca juga: BI memperkuat implementasi 4K kendalikan inflasi di Kalteng
Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Jaya W Manurung
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025
