Jakarta (ANTARA) - Indonesia adalah sebuah paradoks digital yang luar biasa. Di satu sisi, kita adalah negara demokratis terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 170 juta pengguna internet yang aktif dan bising. Kita memiliki modal sosial yang besar berupa partisipasi publik yang kritis dan peduli.
Di sisi lain, ketika bencana melanda, seperti banjir bandang di Sumatra, keriuhan itu berubah menjadi pedang bermata dua. Kanal media sosial, seketika berubah menjadi arena komunikasi krisis yang paling vital bagi pemerintah.
Lini masa media sosial kita, mulai dari X (Twitter), Facebook, hingga TikTok, seketika bertransformasi menjadi arena partisipasi publik yang masif. Foto bencana, mulai dari kerusakan infrastruktur, video amatir proses evakuasi, hingga peta sebaran bantuan korban bencana menyebar dengan kecepatan cahaya. Media sosial kita juga bertransformasi menjadi arena gotong royong digital yang vital.
Hanya saja, di sela-sela solidaritas itu, komunikasi krisis sering kali terganggu oleh disinformasi. Foto banjir lama dari daerah lain juga disebar sebagai kejadian terkini, atau narasi konspiratif tentang "tsunami susulan" yang memicu kepanikan massal, sering kali memicu kepanikan.
Di sinilah peran penting negara hadir. Bagaimana negara seharusnya bersikap dalam riuhnya informasi media sosial? Dalam semangat demokrasi, pemerintah memiliki peluang besar untuk mengelola arus informasi ini agar semangat partisipasi masyarakat tetap konstruktif dan menjadi energi bagi pemulihan pascabencana. “Pasar bebas” informasi ini harusnya menjadi bahan bakar untuk segera bangkit dari bencana.
Edukasi data valid
Kita harus sepakat dulu pada satu hal: keriuhan di media sosial, saat bencana adalah tanda sehatnya demokrasi kita. Ketika ribuan warganet menyebar info orang hilang atau menggalang dana via Kitabisa, itu adalah manifestasi modern dari gotong royong ala Pancasila.
Hanya saja, partisipasi tanpa panduan adalah anarki. Sebuah studi menarik oleh Boas, dkk. (2020) dalam jurnal International Journal of Disaster Risk Reduction tentang respons bencana Topan Meranti di Xiamen, China, memberikan perspektif penting. Meskipun warganet di sana sangat kritis terhadap negara, di saat darurat, mereka justru menaruh kepercayaan tertinggi pada informasi resmi pemerintah dibanding desas-desus di media sosial.
Pola ini sebenarnya relevan dengan Indonesia. Publik kita haus akan kepastian. Ketika akun pemerintah tak kunjung memperbarui data, ruang kosong itu akan segera diisi oleh spekulasi. Riset menunjukkan bahwa publik membutuhkan pemerintah sebagai "jangkar" kebenaran. Masalahnya, sering kali jangkar itu belum tertanam kuat atau kalah cepat dengan arus liar algoritma.
Untuk urusan infrastruktur komunikasi, merujuk hasil analisis isi konten media sosial pemerintah di tingkat kementerian dan lembaga oleh Nugraha, dkk (2024) yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi dan Komunikasi (JIMIK), pemerintah sebenarnya tak punya masalah.
Riset itu menyebutkan, seribuan akun Instagram di kementerian dan lembaga, belum plus pemerintah daerah, dimiliki secara silo oleh masing-masing instansi. Hanya saja orientasi kontennya masih belum ideal. Studi tersebut memaparkan bahwa mayoritas konten Instagram masih didominasi oleh aspek personal atau kegiatan pejabat yang mencapai 58,21 persen. Sementara konten yang bersifat kebijakan hanya menyentuh angka 1,15 persen.
Padahal, dalam situasi krisis atau bencana, audiens justru memberikan respons paling tinggi pada konten yang bersifat informatif dan edukatif. Dengan menggeser fokus konten dari sekadar dokumentasi kegiatan menjadi panduan praktis krisis, pemerintah dapat memberikan pencerahan (enlightening) yang sangat dibutuhkan warga saat bencana.
Format pesan juga menentukan apakah informasi tersebut akan dikonsumsi atau dilewati begitu saja. Pemerintah harus sadar bahwa cara masyarakat mengonsumsi informasi telah berubah.
Penelitian yang sama juga menggarisbawahi bahwa efektivitas pesan sangat dipengaruhi oleh bentuk visualnya. Format infografis dan video ditemukan menghasilkan tingkat keterlibatan (engagement rate) yang jauh lebih tinggi dibandingkan format foto atau teks tradisional. Hal ini dikarenakan kemampuan visual dalam menyederhanakan data yang rumit.
Konten yang bersifat edukasi tercatat memiliki daya tarik interaksi tertinggi di tingkat lembaga. Artinya, saat bencana terjadi, media sosial pemerintah seharusnya dipenuhi oleh konten infografis teknis atau video panduan keselamatan yang secara statistik lebih relevan dengan kebutuhan audiens dan cara kerja algoritma media sosial.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
