Manila (ANTARA) - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sedang mempercepat pembahasan untuk merampungkan Kode Etik (CoC) di Laut China Selatan yang sangat dinantikan pada 2026, kata Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro, Senin (14/7).
Kode Etik tersebut, yang telah digodok selama bertahun-tahun, akan menyediakan seperangkat aturan untuk mengelola ketegangan di Laut China Selatan yang disengketakan.
Lazaro mengungkapkan bahwa putaran negosiasi terpisah akan berlangsung dalam beberapa bulan mendatang untuk melanjutkan kemajuan yang dicapai dalam perundingan yang diadakan di Manila April lalu.
Baca juga: Pakar: Kode etik Laut China Selatan masih belum disepakati
"Mengenai Kode Etik, pandangan kami dan kita semua bekerja sama agar Kode Etik ASEAN-China dapat terbit tahun depan sebagaimana diamanatkan oleh para menteri luar negeri pada 2023," ujarnya dalam jumpa pers di Kota Pasay.
Malaysia, katanya, diperkirakan akan menjadi tuan rumah pertemuan kelompok kerja teknis berikutnya pada Agustus, yang akan diikuti oleh putaran berikutnya di Singapura pada September, dengan pertemuan terakhir dijadwalkan di China.
"Semua ini dipercepat, tetapi tentu saja, dalam kerangka waktunya sendiri dan diskusi sedang dibahas secara intensif," tambahnya.
Saat ini, Beijing dan blok regional sedang menangani empat "isu penting" atau subjek paling kontroversial terkait dokumen tersebut.
Baca juga: Pakar: Isu kemaritiman terpenting RI adalah kesepakatan dengan China
Hal itu termasuk hubungan antara CoC dan Deklarasi Perilaku (DoC) yang tidak mengikat di Laut China Selatan; apakah dokumen final tersebut mengikat secara hukum atau tidak; cakupan geografis CoC; dan definisi istilah, seperti pengendalian diri, di antara yang lainnya.
"Ini adalah empat isu penting karena ini adalah yang paling menonjol. (Terkait) tempat dan informasi yang telah saya berikan, ini akan dibahas--- Jadi, ini sedang berkembang," kata Lazaro.
Pada 2026, Menlu Filipina tersebut mengatakan bahwa kepemimpinan Filipina di ASEAN akan berfokus pada tiga isu "lintas sektoral", yaitu perdamaian dan keamanan, kerja sama maritim, serta perubahan iklim.
Sumber: PNA-OANA
Baca juga: China protes peringatan putusan Arbitrase 2016 soal Laut China Selatan
Baca juga: Vietnam: Panduan Perilaku Laut China Selatan siap diadopsi awal 2026
Baca juga: Jepang-Filipina perkuat kerja sama pertahanan di Laut China Selatan
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
