Tangerang (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) meminta agar pemerintah Arab Saudi untuk tegas dalam menolak pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural setelah moratorium kerja dengan negara tersebut dicabut.
"Kita tekan dengan perjanjian ini (kesepakatan penerimaan tenaga kerja) bersama negara Arab Saudi juga harus punya komitmen, untuk tidak melayani orang-orang pekerja ilegal yang dari Indonesia," ucap Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Abdul Kadir Karding di Tangerang, Sabtu.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang diperoleh saat ini terdapat sekitar 500.000 orang pekerja migran Indonesia pergi ke negara timur tengah tidak secara prosedural atau tidak memenuhi aturan yang berlaku.
"Asumsi kita yang lewat lain-lain itu yang tidak pakai visa kerja, dan masih ada sekitar totalnya semuanya itu ada 500.000," katanya.
Karding menyebut, untuk mengatasi permasalahan tersebut, saat ini pemerintah segera membuka nota kesepakatan dalam pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi mulai 20 Maret 2025.
"Insya Allah dalam waktu dekat ini penandatanganan MoU akan dilakukan pada 20 Maret 2025," tuturnya.
Rencana pembukaan kembali dalam pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut dilakukan kepada 600 ribu orang. Dimana, dari ratusan pekerja itu terdiri 60 persen pekerja di sektor domestik lingkungan rumah tangga dan sekitar 40 persennya di sektor pekerja formal.
Pengiriman pekerja migran ini nantinya bakal disahkan melalui kerjasama bilateral antar negara yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam waktu dekat.
Selain itu, dalam kesepakatan kerjasama tersebut para pekerja migran Indonesia akan mendapat upah minimum yang diterima dengan nilai terendah 1.500.000 Riyal Saudi atau sebesar Rp6.300.000.
"Yang kedua, ada perlindungan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi ketenagakerjaan. Ada pembagian waktu/jam kerja, jam lembur, dan jam istirahat," ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, selama proses kerjasama ini dilakukan, maka seluruh pekerja migran mendapat integritas data sebagai tenaga kerja resmi oleh pemerintah Arab Saudi dan Indonesia.
"Berikutnya adalah dengan terintegrasi data ini Maka yang awalnya tidak prosedural, maka jadi prosedural," kata dia.
