Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) bersama Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) berkolaborasi memperkuat pengembangan Multiusaha Kehutanan (MUK) di Provinsi Lampung guna meningkatkan nilai tambah kawasan hutan serta kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional.
Menurut Ketua Umum APHI Soewarso kolaborasi lintas pihak dinilai penting agar pengembangan MUK tidak hanya berjalan pada skala proyek, tetapi mampu berkembang menjadi model usaha kehutanan skala industri yang memberikan dampak ekonomi luas bagi masyarakat dan daerah.
"Pengembangan multiusaha kehutanan harus dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, sehingga dapat terwujud model MUK skala industri yang mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah kawasan hutan,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Sebelumnya Ketua Umum APHI menggelar pertemuan dengan Dekan Fakultas Pertanian Unila Kuswanta Futas Hidayat membahas peluang kerja sama pengembangan riset, penyusunan model pengelolaan berbasis kondisi tapak, serta pengembangan demplot atau pilot project MUK di lanskap Lampung yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai.
Soewarso menambahkan praktik multiusaha kehutanan di Provinsi Lampung secara faktual telah berjalan di sejumlah wilayah dengan objek kegiatan yang berada pada kawasan hutan.
Pengalaman tersebut, lanjutnya, menjadi modal penting untuk mengembangkan model MUK yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat lanskap.
Menurut dia Lampung memiliki sejumlah keunggulan yang mendukung percepatan pengembangan MUK seperti kondisi sumber daya alam dan tapak relatif datar serta subur, infrastruktur dan aksesibilitas kawasan sudah cukup memadai.
Selain itu sumber daya manusia yang tersedia telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan komoditas kehutanan dan pertanian, serta adanya dukungan dari pemerintah daerah.
Dengan berbagai keunggulan tersebut, lanjutnya, pengembangan MUK di Lampung akan lebih diarahkan pada penguatan tata kelola usaha menuju prinsip pengelolaan hutan lestari atau sustainable forest management (SFM).
Kemudian penguatan rantai pasok dari hulu, hilir hingga pasar melalui peningkatan faktor produksi yang mencakup kuantitas, kualitas, dan kontinuitas.
Soewarso menegaskan bahwa kolaborasi para pihak menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan pengembangan MUK di daerah, sinergi antara dunia usaha, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat implementasi model usaha kehutanan yang produktif sekaligus berkelanjutan.
Ia menambahkan pengembangan demplot atau pilot project MUK sangat diperlukan sebagai basis riset dan pembelajaran bersama bagi para pihak dalam merancang model pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah.
Melalui demplot tersebut diharapkan dapat disusun rencana pengembangan usaha kehutanan berbasis komoditas unggulan yang adaptif terhadap kondisi tapak di Lampung.
Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian Unla Kuswanta Futas Hidayat menyatakan daerah ini memiliki sejumlah komoditas unggulan seperti kopi, cokelat, kemiri, dan pala yang potensinya sangat besar untuk dikembangkan.
Ia menjelaskan pengembangan piloting MUK di lanskap Lampung dapat dilakukan di beberapa lokasi potensial, antara lain di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) maupun pada wilayah pengembangan Integrated Area Development (IAD) yang telah memiliki basis pengembangan ekonomi kawasan.
Menurut dia Lampung juga memiliki potensi besar pada sektor hasil hutan bukan kayu (HHBK), khususnya komoditas kopi yang sebagian besar produksinya berasal dari kawasan hutan.
"Kami mencatat sekitar 60 persen produksi HHBK Lampung berupa kopi berasal dari kawasan hutan, dan potensinya masih sangat besar untuk terus dikembangkan melalui pendekatan pengelolaan yang berkelanjutan," katanya.
Kuswanta menyatakan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung memiliki sejumlah bidang kajian yang relevan untuk mendukung pengembangan MUK, antara lain Social Forestry serta Science and Technology Forestry.
Kedua bidang kajian tersebut dinilai dapat berkontribusi dalam penguatan tata kelola usaha kehutanan berbasis masyarakat sekaligus mendukung pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan hutan.
Menurut dia, pendekatan tersebut juga dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong penyelesaian konflik tenurial melalui model pengelolaan kawasan hutan yang lebih inklusif dan kolaboratif.
Baca juga: APHI: Pencabutan izin PBPH berdampak pada ekspor hasil hutan
Baca juga: APHI siap kolaborasi dengan akademisi majukan industri kehutanan
Pewarta: Subagyo
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
