Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menegur jajaran direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) mengenai transparansi perencanaan produksi nasional hingga ketimpangan harga gas bumi bagi industri pupuk.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR yang bermitra dengan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara tersebut dalam kunjungan kerja di Cikampek, Jawa Barat, Kamis.
Sementara itu, dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, Rivqy menegur direksi Pupuk Indonesia mengenai pengembangan Pupuk Kujang yang dinilai masih abu-abu.
Oleh sebab itu, dia mendesak manajemen perusahaan untuk memaparkan detail perencanaan, lini masa, hingga strategi efisiensi secara transparan kepada parlemen.
"Tolong informasikan kepada kami secara detail. Selama ini kami di DPR sering kali hanya diberi informasi 'kulit-kulitnya' saja, sementara perencanaan detailnya jarang sekali sampai ke kami," kata dia.
Selain itu, dia mempertanyakan progres persiapan proyek pupuk di Papua yang ditargetkan rampung pada 2031.
Ia pun meminta kerangka kerja yang jelas agar proyek strategis nasional tersebut tidak sekadar menjadi wacana jangka panjang tanpa progres yang terukur.
Tak hanya itu, dia mengatakan ada isu lain yang lebih krusial, yakni harga gas bumi tertentu.
Walaupun pemerintah telah menetapkan plafon harga maksimal sebesar 6,5 dolar Amerika Serikat per million metric british thermal units atau MMBTU, dia mengatakan realitas di lapangan menunjukkan adanya disparitas harga yang mencolok antarprovinsi.
"Sebenarnya berapa harga keekonomian gas yang bisa diserap oleh Pupuk Indonesia? Saya sangat menyayangkan, sesama BUMN jangan 'main curang-curangan' (mencari keuntungan sendiri secara tidak sehat). Tolong ini dijelaskan jujur," ujarnya.
Menurut dia, transparansi harga sangat penting agar DPR RI dapat mengusulkan formula harga keekonomian yang adil.
"Tujuannya jelas, harga gas tidak memberatkan industri pupuk demi ketahanan pangan nasional, dan di sisi lain juga tidak merugikan pihak penyedia gas," katanya.
Adapun dia memandang persoalan tersebut menjadi catatan penting bagi Komisi VI DPR RI untuk terus mengawal agar sinergi antar-BUMN benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan petani, bukan sekadar kompetisi profit internal antarperusahaan negara.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
