Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin memandang penting bagi pemerintah pusat untuk mengaktifkan pendanaan darurat untuk bencana yang terjadi di Pulau Sumatera, sehingga mendorong hal tersebut agar dilakukan.
“Di tengah keterbatasan fiskal di daerah karena pemotongan transfer ke daerah (TKD), aktivasi dana darurat yang bersumber dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) penting segera dialokasikan,” ujar Khozin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jember dan Lumajang atau Jawa Timur IV tersebut mengingatkan pemerintah pusat mengenai adanya Pasal 296 ayat (1), (2), (3), dan (5) tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat.
Menurut dia, aturan-aturan tersebut dapat menjadi panduan bagi pemerintah pusat untuk menggunakan dana darurat sebagai pendanaan penanggulangan bencana yang tidak mampu dilakukan oleh pemerintah daerah.
Oleh sebab itu, dia mengatakan DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait hal tersebut.
“Kami mendorong Kemendagri agar segera berkoordinasi dengan pemda dan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan dana darurat yang bersumber dari APBN,” katanya.
Sementara itu, dia memandang upaya-upaya sigap lainnya menjadi penting dilakukan oleh pemerintah pusat agar layanan dasar bagi masyarakat pascabencana dapat dioptimalkan oleh pemda.
“Di tengah keterbatasan fiskal daerah, peran pemerintah pusat dalam kebijakan afirmatif di bidang fiskal penting dilakukan,” katanya kembali mengingatkan.
Sebelumnya, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.
Presiden Prabowo Subianto menanggapi peristiwa tersebut, dan menegaskan pemerintah telah bergerak cepat dalam mengirimkan bantuan sejak awal bencana banjir bandang hingga longsor yang terjadi di Aceh, Sumut, maupun Sumbar.
"Pemerintah bergerak cepat. Kami dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara," kata Presiden dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Jakarta, Jumat (28/11).
Pada tanggal yang sama, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma secara resmi menjadi lokasi posko penerimaan dan pengiriman bantuan untuk korban bencana di Pulau Sumatera.
Baca juga: Kementerian-pemda aktifkan dana tak terduga agar cepat tangani bencana
Baca juga: Kemendagri: Aceh, Sumut, Sumbar optimalkan dana darurat untuk bencana
Baca juga: Kemendes ingatkan Dana Desa bisa digunakan untuk mitigasi bencana
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
