Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah membangun sinergi di antara kementerian dan masyarakat dalam mengupayakan peningkatan literasi.
"Diperlukan bagaimana caranya supaya bersinergi satu dengan yang lain untuk meningkatkan tingkat literasi kita secara nasional," kata Fikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Hal itu dia sampaikan menanggapi rendahnya tingkat literasi di Indonesia, sebagaimana dimuat dari hasil survei yang dilakukan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
"Kita harus berlapang dada bahwa ketika OECD survei pada 2022, kita berada di peringkat 60 dari 61 negara. Lalu, pada 2023, kita naik sedikit ke peringkat 70 dari 74 negara," ujar dia.
Baca juga: Kemenekraf hadirkan ruang perkuat literasi dengan donasi buku ke RPTRA
Meskipun survei OECD hanya mengukur responden yang berusia 15 tahun, menurut Fikri, data tersebut tetap dapat menjadi alat evaluasi untuk melihat kondisi literasi di Indonesia.
Ia menyampaikan pula data, terdapat sejumlah daerah dengan kondisi literasi, numerasi, dan sains yang tergolong rendah, seperti Jawa Tengah sebagaimana data Badan Pusat Statistik setempat.
"Jawa Tengah sebagai miniatur Indonesia masih mengkhawatirkan," kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IX yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes itu.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Fikri lantas mengusulkan adanya sinergi yang kuat antara berbagai lembaga pemerintah.
Baca juga: Literasi pertolongan pertama, penentu keselamatan di arena olahraga
Ia mencontohkan, masyarakat bisa membentuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dengan izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Namun, yang merawat TBM tersebut adalah Perpustakaan Nasional.
Fikri melihat, program literasi akan berjalan efektif jika pemerintah bersinergi secara menyeluruh dan melibatkan masyarakat.
“Faktanya, yang bergerak (meningkatkan literasi) banyak adalah masyarakat. Kalau kemudian pemerintah tidak peduli, tidak menyentuh, tidak mengajak diskusi dengan mereka, maka menjadi tidak relevan program-program pemerintah,” imbuh penulis buku “Darurat Literasi Indonesia: Urgensi Reformulasi Sinergi dan Kolaborasi” itu.
Baca juga: Hari Anak Nasional: literasi digital sejak dini, bukan sekadar ngonten
Oleh karena itu, Fikri mendorong adanya koordinasi yang lebih baik antar kementerian, seperti Kementerian Desa, Perpustakaan Nasional, Kemendikdasmen, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan agar tercipta progres yang signifikan dalam peningkatan literasi.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
