1 month ago
22
Tubaba-Rakyatnews.co.id -Realisasi anggaran tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, diduga terdapat mark up dan kegiatan fiktif.
Kepala Disdukcapil Tubaba Mansyur, didampingi Kasubag Keuangan Reny, mengatakan bahwa beberapa kegiatan Disdukcapil pada tahun 2024 sepenuhnya telah direalisasikan.
“Kita ada kegiatan jasa pelayanan umum, itu untuk BBM kadis dan sekretaris, gaji honorer 59, belanja ATK lalu sewa kendaraan rush Rp.70.000.000, kendaraan Inova Rp.96.000.000, jadi total anggaran nya Rp.675.000.000. Serta untuk kegiatan pencatatan dan penatausahaan itu pengadaan alat ribbon harganya bervariasi dari Rp.3.800.000 sampai Rp.18.000.000, kemudian belanja transfer film, dan belanja alat perekam portable, total anggaran Rp.308.000.000,” ujarnya, saat dikonfirmasi media di ruang kerjanya, pada Senin (13/01/2025).
Reny menjelaskan, untuk kegiatan peningkatan pelayanan penduduk, kegiatan itu dilaksanakan di kecamatan dan sekolah maupun Event acara. Total anggaran Rp.35.000.000. Lalu terdapat kegiatan pembinaan dan pengawasan, itu kegiatan ombudsman dan Inspektorat untuk penilaian kinerja Disdukcapil total anggaran Rp.43.000.000.
“Untuk Administrasi Umum kita total Rp.110.000.000, itu untuk belanja alat listrik, makan minum, ATK dan photocopy. Kemudian Untuk kegiatan pengadaan fisik kita beli printer 1 unit harga nya Rp.5.000.000 juta tapi kita belanjakan hanya Rp.3.000.0000 juta. ditambah lagi Kegiatan komunikasi sumber daya air dan listrik serta internet totalnya anggaran nya Rp. 97.000.000 juta, lalu untuk kegiatan pemeliharaan pajak dan operasional itu belanja BBM mobil operasional total anggaran Rp.68.000.000,” tuturnya.
Selain itu, Reny juga menyangkal bahwa terdapat kegiatan yang telah direalisasikan oleh pihak Disdukcapil.
“Kalau pengelolaan dan penyajian data penduduk. Itu untuk pelaporan harian dan bulanan total anggarannya Rp.25.000.000. Setelah itu kita susun menjadi profil anggarannya Rp.15.000.000,” ungkapnya.
Masih kata Reny, untuk kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan data penduduk itu anggarannya Rp.40.000.000, kegiatan nya untuk bekerja sama dengan OPD bagi mereka yang membutuhkan data. Kita ada 4 OPD yang telah bekerja sama yaitu Dinas Sosial, PTSP dan Peternakan.
“Tahun lalu kita juga ada kegiatan sosialisasi, itu kita lakukan di kantor kita dengan total anggaran Rp.52.000.000,” pungkasnya.
Sementara, berdasar informasi yang dihimpun media, pada tahun 2024, diketahui Disdukcapil terdapat beberapa kegiatan anggaran yang direalisasikan, diantaranya pada jasa pelayanan umum kantor yang cukup fantastis Mencapai Rp.684 juta.
Lalu pada kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dianggarkan mencapai Rp.82,8 juta. Kemudian dianggarkan lagi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Rp.4,7 juta.
Kemudian, pada kegiatan kemudian peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk Rp.35,5 juta. Lalu dianggarkan lagi kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk mencapai Rp.255,5 juta.
Bahkan Disdukcapil juga menganggarkan kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk mencapai Rp.70 juta.
Kemudian, untuk pada kegiatan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD mencapai Rp.76,8 juta. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor senilai Rp.3 juta, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp.20 juta, penyediaan peralatan rumah tangga Rp.3 juta, penyediaan bahan logistik kantor Rp.5 juta, penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp.12 juta, hingga penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD mencapai Rp 67,1 juta.
Selanjutnya, pada kegiatan pengolahan dan penyajian data kependudukan mencapai Rp.25 juta, penyelenggara pemanfaatan data kependudukan Rp.40 juta, serta penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lain Rp.15 juta, dan peningkat. (San)
