Jakarta (ANTARA) - Akademisi Program Studi Hubungan Internasional Fisipol Universitas Kristen Indonesia (UKI), Darynaufal Mulyaman menilai krisis di Selat Hormuz menjadi peringatan serius bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik dan mengganggu stabilitas ekonomi.
"Krisis di Selat Hormuz yang dipicu konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menjadi peringatan serius bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, seperti stabilitas ekonomi," kata Darynaufal di Jakarta, Kamis.
Darynaufal menyebut, gangguan pada salah satu jalur perdagangan energi terpenting dunia itu dinilai menunjukkan rapuhnya sistem perdagangan global yang selama ini bergantung pada stabilitas jalur laut.
Situasi tersebut menandai perubahan besar dalam dinamika keamanan global, di mana jalur laut terbuka tidak lagi bisa dianggap sepenuhnya aman.
Dalam sesi diseminasi akademik daring pada 23 Maret 2026, Darynaufal menjelaskan bahwa penutupan Selat Hormuz telah memicu lonjakan harga energi global sekaligus mengancam stabilitas ekonomi dunia.
Dia menilai, gangguan maritim kini semakin sering dimanfaatkan sebagai instrumen tekanan dalam geopolitik modern.
"Pertemuan antara Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pekan lalu menjadi pengingat bahwa di tengah meningkatnya gangguan maritim, mitra strategis adalah mereka yang memiliki kapasitas dan kemauan untuk bertindak," jelas Darynaufal.
Baca juga: Pemerintah pastikan ketahanan energi aman di tengah gejolak global
Bagi Indonesia, kata dia, krisis tersebut bukan sekadar isu global, melainkan ancaman nyata terhadap kepentingan nasional. Sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada jalur perdagangan laut, setiap gangguan terhadap rute maritim dapat berdampak langsung pada keamanan dan ekonomi domestik.
Dia juga menyoroti meningkatnya aktivitas militer dan penjaga pantai Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik yang dinilai semakin agresif, baik dari sisi intensitas maupun cakupan wilayah.
Ketegangan berulang di Laut Natuna menjadi contoh konkret bagaimana ancaman tersebut semakin mendekati wilayah Indonesia. "Meski Indonesia bukan target utama dalam konflik tersebut, potensi dampak tetap besar jika eskalasi dibiarkan tanpa respons," ujar Darynaufal.
Oleh karena itu, menjaga jalur laut tetap aman dan terbuka menjadi syarat utama bagi keberlangsungan ekonomi nasional.
"Doktrin maritim tidak bisa dijalankan sendiri. Dibutuhkan kerja sama dengan mitra yang memiliki kepentingan yang sama," ucap Darynaufal.
Dalam konteks penguatan kerja sama, Darynaufal menilai Jepang sebagai mitra strategis yang relevan bagi Indonesia. Terpilihnya kembali Sanae Takaichi dengan mandat kuat membuka peluang untuk memperluas kolaborasi di bidang keamanan maritim.
Selain itu Jepang saat ini tengah memperkuat kapabilitas pertahanannya, termasuk peningkatan anggaran militer dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Salah satu bentuknya, yakni pengembangan fregat kelas Mogami yang dirancang untuk operasi multi-peran dengan mobilitas tinggi.
Baca juga: Posisi strategis Indonesia di tengah arsitektur energi Indo-Pasifik
Kerja sama konkret antara Indonesia dan Jepang juga mulai terlihat, antara lain melalui latihan bersama penjaga pantai di perairan utara Jakarta, yang mencakup simulasi pengejaran kapal dan peningkatan kesadaran domain maritim.
Selain itu, Indonesia bersama Jepang dan India juga telah melaksanakan latihan angkatan laut trilateral di Laut Andaman.
Kerja sama itu, kata dia, dapat meningkatkan kemampuan kawasan dalam merespons dinamika keamanan, termasuk aktivitas militer Tiongkok.
Meski mendorong penguatan kerja sama, Darynaufal menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, sehingga tidak akan bergabung dalam aliansi militer formal.
Dia juga menilai konsep Free and Open Indo-Pacific (FOIP) yang diusung Jepang sejalan dengan kepentingan Indonesia. FOIP menekankan kebebasan navigasi, penghormatan terhadap hukum internasional, serta kerja sama regional yang fleksibel tanpa ikatan pertahanan formal.
Melalui pendekatan ini, Indonesia dapat memperkuat kolaborasi di bidang intelijen, pengawasan maritim, hingga interoperabilitas penjaga pantai, tanpa kehilangan otonomi strategisnya.
"Kerja sama seperti ini cukup kuat untuk menangkal tekanan, namun tetap fleksibel agar Indonesia dapat menjaga kemandirian dalam menentukan kebijakan," kata Darynaufal.
Di sisi lain, Indonesia juga telah menandatangani perjanjian keamanan dengan Australia pada awal Februari 2026.
Perjanjian tersebut mencakup komitmen konsultasi bersama jika salah satu pihak menghadapi ancaman terhadap kedaulatan.
Baca juga: MPR RI dorong pemerintah antisipasi dampak gejolak Selat Hormuz
Baca juga: Indo-Pasifik perkuat kerja sama keamanan energi
Meski demikian, Darynaufal menilai kerja sama dengan Jepang memiliki potensi dampak jangka panjang yang lebih signifikan, khususnya dalam memperkuat kapabilitas maritim Indonesia.
Dia juga menegaskan bahwa di tengah meningkatnya persaingan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia perlu terus memperdalam kerja sama regional secara selektif tanpa mengorbankan prinsip dasar politik luar negerinya.
"Ketika perairan Indo-Pasifik semakin diperebutkan, menjaga kepentingan nasional membutuhkan upaya kolektif. Dalam hal ini, keterlibatan dengan Jepang dapat menjadi langkah strategis yang berkelanjutan," ucap Darynaufal.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
