Jakarta (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap industri pertambangan di Pulau Obi, Maluku Utara demi meminimalisasi potensi terjadinya bencana ekologis.
"Pemerintah harus segera memperketat pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap investasi industri pertambangan di Pulau Obi jika mereka benar-benar ingin mengurangi risiko bencana ekologis," kata Juru Kampanye Nasional Walhi, Faizal Walhimalut, dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Luas daratan Pulau Obi sekitar 3.048 km persegi.
Menurut dia, pulau tersebut kini terancam karena limbah yang dihasilkan dari kegiatan peleburan dan pengolahan nikel milik PT Harita Nickel.
Masyarakat di Desa Kawasi dan Desa Soligi, Pulau Obi juga terdampak banjir.
Dua desa tersebut juga mengalami pencemaran sungai dan krisis air bersih karena sumber air minum yang terkontaminasi serta dampak polusi udara.
Baca juga: Menteri LH atur batasan PT GAG Nikel agar tak sebabkan pencemaran
"Kemungkinan terjadinya kegagalan fasilitas pengolahan limbah tambang akan semakin mengancam keselamatan masyarakat di kedua desa tersebut," kata Faizal.
Sementara Direktur Eksekutif Walhi Maluku Utara, Astuti N. Kilwouw meminta perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan pertambangan.
"Alih-alih kegiatannya dihentikan atau setidaknya pemerintah memaksa mereka melakukan perbaikan, ini justru warganya yang dipindahkan ke tempat yang disebut Eco Village yang disediakan oleh perusahaan. Perusahaan dan pemerintah harusnya dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan pengelolaan pertambangan yang merusak sistem ekologi setempat yang mengabaikan keluhan dan partisipasi masyarakat," kata Astuti.
Sebelumnya, organisasi nirlaba (LSM) Earthworks mengungkap hasil analisisnya mengenai perluasan industri nikel Indonesia yang pesat serta penerapan teknologi pengolahan baru telah menciptakan kondisi yang berpotensi memicu kegagalan infrastruktur yang bersifat katastrofik.
Hasil analisis Earthworks tersebut menunjukkan bahwa beberapa fasilitas tailing di Indonesia, khususnya di Pulau Obi, dibangun lebih tinggi dan menampung limbah lebih banyak daripada kapasitas aman yang dapat ditanggungnya.
Baca juga: Menteri LH soroti pentingnya pengelolaan lingkungan lebih baik PT WBN
Beberapa di antaranya juga memiliki desain yang tidak sempurna sehingga berisiko mengalami runtuh dalam waktu dekat.
Apabila fasilitas tailing di Pulau Obi runtuh, maka tailing tersebut kemungkinan besar akan mengalir ke sungai terdekat dan selanjutnya ke Laut Maluku, sehingga mengancam keselamatan para pekerja tambang serta penduduk Desa Kawasi di wilayah pesisir.
Laporan tersebut menyerukan langkah-langkah segera untuk melindungi masyarakat yang berada di wilayah hilir.
Hasil analisis Earthworks ini juga menemukan bahwa rembesan dari fasilitas tailing di Pulau Obi telah mencemari air tanah dengan boron, kromium 6, dan nikel.
"Untuk memastikan keselamatan para pekerja tambang dan masyarakat setempat, kita perlu menghentikan produksi secara tegas untuk sementara waktu. Tidak boleh ada limbah baru yang dimasukkan ke dalam fasilitas penyimpanan limbah tambang ini sampai perusahaan dan pemerintah dapat menjamin keselamatan masyarakat dan lingkungan," kata Direktur Program Pertambangan Earthworks, Ellen Moore.
Baca juga: Akademisi ungkap giat tambang di Konawe berdampak negatif bagi warga
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
