Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengimbau agar para pelaku usaha, khususnya di sektor padat karya untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Hal ini dikarenakan adanya insentif pajak penghasilan (PPh) karyawan dengan gaji di bawah Rp10 juta yang ditanggung pemerintah.
Insentif itu termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025
“Sehingga tidak ada alasan bagi para pengusaha untuk melakukan pengurangan tenaga kerja,” kata Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa.
Dengan adanya bantuan yang diberikan Pemerintah, Airlangga meminta para pengusaha untuk bertahan, bahkan mencari pasar baru di tengah kebijakan tarif resiprokal AS.
Baca juga: Pemerintah siapkan paket negosiasi guna hadapi kebijakan tarif AS
Dalam laporannya, ia juga menyampaikan insentif lain untuk mendukung sektor padat karya lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target penyaluran Rp300 triliun.
“Nah ini sektor-sektor yang didukung oleh pemerintah, yaitu makan minum (mamin), produk tekstil, kulit, furnitur,” jelasnya.
Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan aturan yang mengatur insentif pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor padat karya dengan penghasilan di bawah Rp10 juta.
Melalui PMK Nomor 10 Tahun 2025, Sri Mulyani menetapkan insentif PPh 21 DTP berlaku untuk masa pajak Januari hingga Desember 2025.
Beleid itu merinci insentif PPh 21 DTP berlaku untuk empat sektor industri, di antaranya alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit.
Baca juga: RI menyiapkan langkah strategis respons kebijakan tarif resiprokal AS
Untuk mendapatkan insentif itu, pemberi kerja harus bergerak di sektor yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang tercantum pada basis data yang terdapat dalam administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Rincian KLU tercantum dalam lampiran PMK 10/2025.
Insentif PPh 21 DTP bisa dinikmati oleh pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap.
Untuk bisa memperoleh insentif, pekerja perlu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan data DJP untuk bisa memperoleh insentif ini. Pekerja juga harus dipastikan tak menerima insentif PPh 21 DTP lainnya.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025
