Jakarta (ANTARA) - Lembaga kajian Artificial Intelligence Implementation Initiative (AI3) mendukung langkah Komisi Informasi (KI) Pusat dalam memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memberikan layanan publik yang lebih baik.
Pendiri AI3 Sony Subrata dalam keterangan di Jakarta, Kamis menyebut langkah KI Pusat sebagai bentuk inovasi yang patut dicontoh.
"Kami mendukung sepenuhnya KI Pusat dalam me manfaatkan teknologi AI. Kehadiran AI3 bertujuan mempercepat sekaligus meningkatkan akurasi proses monev (monitoring dan evaluasi) tahun ini," ucap Sony.
Sony mengatakan AI3 saat ini sedang mengembangkan teknologi AI yang dapat diimplementasikan di berbagai lembaga pemerintah maupun publik.
"Kami mengembangkan teknologi AI yang dirancang khusus untuk kebutuhan KI Pusat agar lembaga ini dapat memberikan layanan publik yang lebih baik," ujarnya.
Lebih lanjut, Sony menilai KI Pusat sebagai salah satu lembaga pemerintah paling progresif dalam mengadopsi teknologi baru.
"KI Pusat telah menunjukkan diri sebagai pelopor. Lembaga negara lain, baik di pusat maupun daerah, perlu mengikuti langkah serupa. AI adalah terobosan teknologi yang tidak bisa lagi diabaikan," katanya.
Baca juga: AI3 apresiasi penerapan AI di lingkungan Pemprov Jakarta
Komisi Informasi Pusat secara resmi membuka rangkaian monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 di Jakarta, Jumat (15/8).
Agenda tahunan ini menjadi langkah awal evaluasi nasional guna memastikan keterbukaan informasi di seluruh badan publik berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro menegaskan keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga wujud tanggung jawab moral lembaga negara kepada masyarakat.
"Keterbukaan informasi adalah kunci membangun kepercayaan publik, mendorong partisipasi masyarakat, sekaligus menjamin pemerintahan yang akuntabel," ujar Donny.
Melalui monev yang dilaksanakan rutin setiap tahun, KI Pusat ingin memastikan prinsip transparansi benar-benar hadir di setiap badan publik.
Menurut dia, evaluasi itu diharapkan memberi jaminan bahwa akses informasi yang adil dan merata dapat dirasakan masyarakat.
"Badan publik adalah pihak yang memiliki informasi. Sedangkan, masyarakat adalah pihak yang membutuhkannya. Maka, keterbukaan adalah bentuk keadilan," tuturnya.
Salah satu inovasi penting pada monev 2025 adalah penerapan teknologi AI untuk mendukung proses penilaian.
Baca juga: KIP: Keterbukaan informasi kebutuhan dasar masyarakat era digital
KI Pusat untuk pertama kalinya menggandeng AI3 agar proses validasi data lebih cepat, efisien, dan akurat.
"Pemanfaatan AI akan membuat penilaian lebih objektif dan transparan, mulai dari pengisian data hingga tahap verifikasi," ucap Donny.
Sementara itu, anggota KI Pusat Handoko Agung Saputro menilai kehadiran AI akan mengurangi potensi bias manusia.
"Verifikator manusia sering dipengaruhi berbagai variabel, mulai dari kepentingan hingga ketidaktelitian. Dengan AI, hasil penilaian menjadi lebih presisi dan akuntabel. Jika sebuah badan publik dinyatakan informatif, masyarakat bisa lebih percaya," ujarnya.
Baca juga: Menkominfo minta pengembangan AI Lab Indonesia terapkan standar global
Baca juga: Kemenkominfo terapkan dua pendekatan untuk menyusun aturan lanjutan AI
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
