Adaksi harap wacana kuliah gratis di PTN mampu bawa dosen sejahtera

1 hour ago 1
... Pendidikan gratis yang bermutu membutuhkan dosen yang berkualitas dan dosen yang berkualitas membutuhkan penghasilan yang layak

Jakarta (ANTARA) - Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Adaksi) menginginkan adanya wacana kuliah gratis di Perguruan Tinggi Negeri juga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para dosen dan tenaga kependidikan jika direalisasikan.

Melalui keterangan di Jakarta, Rabu, Ketua Umum DPP Adaksi, Anggun Gunawan menjelaskan Kemdiktisaintek telah menyampaikan kebutuhan anggaran sekitar Rp93,74 triliun per tahun untuk membiayai 2.833.169 mahasiswa PTN, baik pada pendidikan akademik maupun vokasi.

"Apabila negara benar-benar menyediakan sekitar Rp93,74 triliun untuk kuliah gratis di PTN, Adaksi mengusulkan sekurang-kurangnya 25 persen dari pembiayaan pendidikan tersebut memiliki komponen yang secara nyata terkait dengan jasa pengajaran, peningkatan kapasitas, dan kesejahteraan dosen," kata Anggun.

Anggun menggarisbawahi angka 25 persen tersebut bukan berarti seluruhnya harus dibagikan begitu saja sebagai tambahan gaji dosen.

"Yang ingin kami tekankan adalah jangan sampai desain kuliah gratis hanya mengganti uang yang sebelumnya dibayarkan mahasiswa kepada perguruan tinggi, sementara SDM yang menyelenggarakan pendidikan tidak memperoleh penguatan sama sekali," ujar Anggun.

Menurut dia, kebijakan kuliah gratis berpotensi menambah jumlah mahasiswa dan beban pembelajaran. Kalau beban bertambah sementara kesejahteraan dosen, rasio dosen-mahasiswa, dukungan penelitian, dan fasilitas tidak ikut diperbaiki, maka negara berisiko memperoleh akses yang lebih luas tetapi kualitas yang stagnan.

Baca juga: Prabowo ingin sekolah hingga universitas negeri gratis

Anggun memaparkan dalam simulasi sederhana, 25 persen dari Rp93,74 triliun setara sekitar Rp23,44 triliun per tahun. Sementara, Data Statistik Pendidikan Tinggi 2025 menunjukkan sekitar 85.996 dosen pada PTN akademik dan 11.560 pada PTN vokasi. Sehingga jumlahnya menjadi sekitar 97,6 ribu dosen.

"Kalau Rp23,44 triliun tersebut dihitung terhadap sekitar 100 ribu dosen, tersedia ekuivalen anggaran kesejahteraan sekitar Rp234 juta per dosen per tahun, atau kurang lebih Rp19,5 juta per bulan," ucap dia.

"Bahkan kalau hanya 50 persen yang diberikan sebagai tambahan penghasilan langsung, sementara sisanya digunakan untuk jaminan sosial, pengembangan kompetensi, penelitian dan kesejahteraan lainnya, tambahan pendapatannya masih sekitar Rp9,8 juta per dosen per bulan," kata Anggun melanjutkan.

Ia menilai gagasan kuliah gratis sebenarnya juga dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kesejahteraan dosen.

"Jangan sampai negara menggratiskan mahasiswa, tetapi biaya pengajarannya ditekan sedemikian rupa sehingga dosen tetap menjadi variabel yang dikorbankan. Pendidikan gratis yang bermutu membutuhkan dosen yang berkualitas, dan dosen yang berkualitas membutuhkan penghasilan yang layak," tutur Anggun Gunawan.

Diketahui sebelumnya, Kemdiktisaintek telah melakukan penghitungan kebutuhan pembiayaan sebagai langkah strategis guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi.

Mendiktisaintek menuturkan pemerintah juga tengah memetakan kondisi masing-masing PTN, termasuk kebutuhan setiap perguruan tinggi dan jumlah mahasiswa.

"Nanti tentu pada kesempatan pertama kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden hitungan-hitungan kebutuhan untuk dapat menggratiskan seluruh PTN. Barangkali tentu juga kita akan melihat pentahapannya seperti apa, jika memang dapat langsung baik, tapi jika belum memadai atau belum memungkinkan kami juga akan membuat tahapan-tahapannya tahun 2027 bagaimana, 2028, hingga 2029. Ini yang sedang kami lakukan," ujar Mendiktisaintek Brian Yuliarto.

Baca juga: Pendidikan tinggi gratis, Kemdiktisaintek kaji kebutuhan pembiayaannya

Baca juga: Akademisi: Pendidikan gratis - kuliah beri ruang keadilan bagi PTS

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |