Kediri (ANTARA) - Sebanyak 5.446 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mendapatkan bantuan modal untuk pengembangan usaha.
"Bantuan permodalan bagi pelaku UMKM perseorangan itu penyalurannya diberikan dengan mekanisme bantuan sosial. Pemberian diberikan untuk 5.446 UMKM pada 2025 ini," kata Plt Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Kopusmik) Kabupaten Kediri Santoso di Kediri, Rabu.
Ia menjelaskan, bantuan yang diterima bagi UMKM tersebut bervariatif antara Rp500 ribu sampai Rp5 juta per UMKM, menyesuaikan kebutuhan pengembangan usaha tiap pelaku UMKM.
Dirinya menyebut, hingga saat ini dari 5.446 UMKM, sudah sebanyak 1.882 yang sudah menerima realisasi penyaluran bantuan.
Bantuan untuk usaha mikro tersebut juga diberikan kepada kelompok dalam bentuk alat produksi dengan mekanisme hibah.
Baca juga: Menteri PPPA dukung pemberdayaan perempuan lewat bantuan modal UMKM
Baca juga: Pemkab Lombok Barat luncurkan program pinjaman modal tanpa bunga
Ia menjelaskan, pada tahun 2025 ini dari target 33 kelompok sudah terealisasi tiga kelompok dengan nilai antara Rp20 juta - Rp50 juta per kelompok.
Santoso menambahkan, penyaluran bantuan usaha tersebut juga terus dilakukan setiap tahun baik melalui anggaran APBD maupun lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaan.
Penyaluran paling banyak dilakukan pada 2021 sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Proses penyaluran saat itu melalui bantuan sosial diberikan kepada 8.327 UMKM. Adapun melalui kelompok bantuan dalam bentuk hibah peralatan sejak 2021-2024 sudah terealisasi 100 kelompok.
Santoso menambahkan pemerintah memang sangat memperhatikan pelaku UMKM, termasuk mendorong untuk pengurusan izin usaha berupa NIB, PIRT, merk, BPOM serta sertifikasi halal.
Untuk fasilitasi BPOM telah terbentuk rumah produksi yang berlokasi di Pare. Hal ini penting guna memudahkan pemerintah dalam melakukan pendampingan.
"Hingga 2025 ini setidaknya terdapat 25.833 UMKM yang telah terdaftar dan (dari jumlah itu) paling banyak yaitu 8.939 UMKM bergerak di usaha kuliner," kata dia.
Baca juga: 200 ribu UMKM Kalbar difasilitasi legalitas dan modal usaha
Baca juga: Kemen UMKM: Himbara respons positif rencana UMKM dapat modal buat MBG
Selain permodalan dan legalitas usaha, Santoso mengatakan pendampingan juga diberikan dalam bentuk fasilitasi kemasan produk UMKM secara gratis melalui rumah kemasan.
Hal ini ini dilakukan guna mendorong pelaku UMKM untuk melakukan inovasi. Sebagai contoh pada produk kuliner, perlu adanya inovasi pada kemasan atau packaging supaya produk yang dijual lebih menarik perhatian konsumen.
Sementara itu, untuk fasilitasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM dalam pengembangan usaha tersebut, pemerintah kabupaten juga sudah mendirikan Gerai Rumah Inkubasi (Garasi) UMKM sejak 2021, sehingga bisa membantu mereka.
"Untuk kegiatan pendampingan termasuk bagi UMKM yang akan mengurus legalitas usaha, juga bisa datang ke Garasi UMKM setiap hari Rabu," kata dia.
Sesuai jadwal, setiap bulannya pendampingan di Garasi yang ada di Kecamatan Papar tersebut dilaksanakan pada Rabu pekan pertama, Garasi Pare pada pekan kedua, Garasi Grogol pada ketiga dan Ngadiluwih pada pekan keempat.
Baca juga: DPR: Pemberian modal usaha bagi UMKM tuk mitra MBG harus tepat sasaran
Baca juga: KUR dan jalan panjang menuju efektivitas penyaluran
Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025
