Kupang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya menempatkan rakyat sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.
“Pengelolaan Sawit yang kebun besar, dibuat inti plasma rakyat harus 80 persen. Pengusaha besar tidak boleh semua. Usaha rakyat, ownership itu rakyat, bukan konglomerasi,” katanya di Kupang, Jumat.
Hal in disampaikannya saat memberikan kuliah umum di Stikom Uyelindo di Kota Kupang, sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya ke Kota Kupang.
Menurut Zulkifli Hasan, pada era reformasi sistem ekonomi berubah menjadi pasar bebas, sehingga pihak yang memiliki modal besar lebih mudah menguasai berbagai sektor ekonomi.
“Kondisi itu membuat masyarakat kecil kerap menjadi korban. Hal inilah yang sedang diluruskan oleh Presiden Prabowo,” ujarnya dalam kuliah umumnya.
Ia mengatakan penguatan kembali ekonomi rakyat dilakukan agar petani dan peternak memperoleh kesejahteraan lebih baik melalui swasembada pangan dan pemberdayaan masyarakat.
Baca juga: Menko Zulhas: Pemerintah bangun 2.000 kampung nelayan di tahun 2026
Zulkifli juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam sektor pertanian. Menurutnya, penggunaan teknologi mampu memangkas biaya produksi dan meningkatkan efisiensi kerja petani.
“Kalau panen padi itu memerlukan tenaga manusia 24 orang satu hari, kalau teknologi satu hari 24 hektare,” ujarnya.
Pemanfaatan teknologi, lanjut dia, tidak hanya untuk panen, tetapi juga mencakup pemupukan dan penyiraman menggunakan drone serta teknologi modern lainnya.
Ia juga menyinggung kebijakan pemerintah terkait kredit usaha rakyat yang diarahkan memiliki bunga lebih rendah agar masyarakat kecil lebih mudah mengakses pembiayaan usaha.
“Hampir di setiap perkampungan ada kredit Mekar dengan bunga 24 persen. Saat ini arahan Presiden, pengajuan kredit oleh rakyat maksimal 8 persen bunga,”ujar dia.
Sementara itu saat memberikan kuliah umum di STIKES Kupang, dia menilai kehadiran ahli gizi sangat diperlukan saat ini di seluruh Indonesia.
Baca juga: Menko Pangan bagikan 1.000 paket sembako untuk umat GBI NTT
“Lulusan STIKES sangat dibutuhkan saat ini untuk SPPG, karena kebutuhan akan ahli gizi saat ini sangatlah kurang,” tambah dia.
Saat ini, setiap SPPG wajib memiliki tenaga ahli gizi, sementara jumlah tenaga yang tersedia saat ini masih sangat terbatas. Kondisi tersebut membuat lulusan gizi memiliki peluang kerja yang besar.
Menurut dia, kebutuhan tenaga gizi akan terus meningkat seiring pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Kunjungan kerja Menko Pangan dimulai dengan membagi-bagikan sembako 1.000 paket sembako untuk umat Gereja Bethel Indonesia (GBI) NTT di Kupang, lalu dilanjutkan dengan memberikan kuliah umum kepada mahasiswa STIKES, lalu mahasiswa Universitas Muhamadyah lalu mahasiswa di Stikom Uyelindo.
Di agenda terakhirnya dia melantik pengurus DPW dan DPD PAN NTT yang disaksikan juga oleh sejumlah pengurus, Kader PAN dan Relawan serta Gubernur dan wakil Gubernur NTT serta Ketua DPRD NTT.
Baca juga: Menko Pangan: Pemerintah siap subsidi jika pangan impor lampaui HET
Baca juga: Menko Zulhas: KNMP jadi solusi perkuat ekonomi nelayan
Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
