Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dan nasional untuk mewujudkan stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk menjaga stabilitas nasional dan perekonomian di setiap provinsi dan kabupaten, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Lebih jauh, pria yang akrab disapa Ferry itu mengatakan kementeriannya menjalin kerja sama erat dengan pemerintah daerah dalam sektor ketenagakerjaan, seperti soal kebijakan upah minimum provinsi (UMP), pemberian berbagai tunjangan tambahan, dan dorongan terhadap peningkatan ekonomi daerah.
“Ini harus kita junjung tinggi, kita sepakati, dan kita hargai, karena merupakan hasil dari proses perundingan dan kebersamaan yang dilakukan melalui pertemuan tripartit, serta melibatkan Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan Provinsi,” ujar Ferry.
Adapun kementeriannya baru-baru ini melakukan pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai upaya bersama demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ferry mengatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pendidikan gratis hingga jenjang SMA/SMK, serta fasilitas kredit perumahan bagi pekerja dan guru.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk tambahan kesejahteraan di luar UMP yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ini merupakan tambahan yang luar biasa di luar UMP. Tuntutan kesejahteraan pekerja dan guru tidak bisa hanya dilihat dari satu sektor saja, karena sektor lainnya juga telah dipenuhi,” ujar dia.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan dirinya menyadari masih adanya tantangan serius dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa berbagai fasilitas di luar UMP akan terus didorong untuk menutupi kebutuhan hidup layak masyarakat Jawa Barat.
“Ada garis kemiskinan yang cukup tinggi di Jawa Barat, terutama di wilayah yang masyarakatnya mayoritas buruh tani dan buruh nelayan. Karena itu, tidak ada jalan lain selain mendorong pertumbuhan industri,” kata Dedi.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan UMP tahun 2026 sebesar Rp 2.317.601,00, naik sekitar 5,7 persen dari UMP tahun sebelumnya.
Penetapan ini mulai berlaku 1 Januari 2026 dan menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
